Bantah Isu Pembatalan Sertipikat di Pagar Laut Milik Aguan, Menteri Nusron: Berita Itu Tidak Benar

BALIKPAPAN — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menegaskan bahwa berita yang menyebut dirinya batal mencabut Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) di kawasan Pagar Laut, Kabupaten Tangerang, milik pengusaha Sugianto Kusuma alias Aguan, adalah tidak benar.

Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Menteri Nusron saat kunjungan kerja di Balikpapan, pada Sabtu (22/02/2025).

"Berita yang menyebut saya batal mencabut SHGB milik Pak Aguan di pinggir pantai Tangerang itu tidak benar," tegas Nusron.

Menteri Nusron menjelaskan bahwa sejak awal, ATR/BPN telah berkomitmen untuk membatalkan semua sertipikat yang berada di luar garis pantai. 

BACA JUGA:Pabrik Sanken Bakal Tutup

BACA JUGA:18 Ribu Karyawan yang Dipecat, Kementerian PU Buka Suara

Dari total 280 sertipikat di kawasan tersebut, yang terdiri dari 263 SHGB dan 17 Sertipikat Hak Milik (SHM), sebanyak 222 sertipikat teridentifikasi berada di luar garis pantai, sementara 58 sertipikat berada di dalam garis pantai.

Kami sudah membatalkan 209 sertipikat, dan masih ada 13 sertipikat SHGB yang sedang dalam proses penelaahan karena lokasinya sebagian masuk garis pantai dan sebagian lainnya di luar, jelasnya.

Lebih lanjut, Menteri Nusron menegaskan bahwa kebijakan ini tidak melihat siapa pemilik sertipikat tersebut, melainkan murni berdasarkan legalitas kepemilikan dan batas wilayah yang ditetapkan secara hukum.

"Jika SHGB memang berada di dalam garis pantai dan pemiliknya sah, maka tidak akan dibatalkan. Namun, jika terbukti berada di luar garis pantai secara ilegal, maka semua sertipikat akan dibatalkan," tegasnya.

BACA JUGA:Inovasi Bidang Pertanian Guna Bekali Warga BInaan

BACA JUGA:Momen Penting Merefleksikan Ajaran yang Diwariskan Nabi Muhammad SAW

Dalam kunjungan ini, Menteri Nusron didampingi oleh Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Jonahar, serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Timur beserta jajaran.

Kebijakan ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam menata ulang tata ruang kawasan pesisir dan menegakkan aturan pertanahan secara adil dan transparan.*