Dituding Provokator, PGKMI Minta Kapolres Klarifikasi Aksi Ricuh DPRD OKU

Reporter: Eris Munandar |

Editor: Gus Munir |

Selasa , 02 Sep 2025 - 19:59

Aliansi masyarakat yang mengatasnamakan PGKMI kembali mendatangi Gedung DPRD OKU, Selasa (2/9/2025). -Eris/OKES-

BATURAJA, OKU EKSPRES.COM - Aliansi masyarakat yang mengatasnamakan Perkumpulan Gerakan Kebangsaan Memepersatukan Indonesia (PGKMI) kembali mendatangi Gedung DPRD OKU, Selasa (2/9/2025).

Berbeda dari aksi sebelumnya, kali ini massa yang hadir hanya enam orang dan memilih menyampaikan aspirasi mereka langsung di dalam ruang rapat DPRD OKU.

Nopri Delmi, perwakilan PGKMI, meminta agar pertemuan tersebut dihadiri Kapolres OKU.

Permintaan itu dipenuhi oleh Ketua DPRD OKU, H. Sahril Elmi, yang menghadirkan langsung Kapolres OKU AKBP Endro Aribowo dan Dandim 0403 OKU.

Dalam forum terbuka itu, PGKMI menegaskan mereka bukanlah kelompok provokator seperti yang beredar di media sosial melalui sebuah video.

“Kami hanya rakyat dan asli warga OKU yang ingin menyampaikan tuntutan, bukan provokator seperti yang dituduhkan,terlebih disebut bukan asli OKU,” ujar Nopri.

PGKMI juga meminta Kapolres OKU mengambil langkah konkret menjamin keamanan mereka, sekaligus mengklarifikasi dugaan tindak kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian maupun anggota DPRD OKU terhadap pendemo yang ditangkap dalam aksi sebelumnya.

Menanggapi hal itu, Kapolres OKU, AKBP Endro Aribowo menjelaskan pengamanan aksi telah sesuai prosedur.

Ia menyebut aksi di Sumsel terjadi di beberapa tempat seperti Palembang, Lubuk Linggau, dan OKU.

Namun, di Kabupaten OKU memang berlangsung berbeda karena adanya dua kelompok massa.

dituding provokator, pgkmi minta kapolres klarifikasi aksi ricuh dprd oku                            baturaja, oku ekspres.com - aliansi masyarakat yang mengatasnamakan perkumpulan gerakan kebangsaan memepersatukan indonesia (pgkmi) kembali mendatangi gedung dprd oku, selasa (2/9/2025). 
berbeda dari aksi sebelumnya, kali ini massa yang hadir hanya enam orang dan memilih menyampaikan aspirasi mereka langsung di dalam ruang rapat dprd oku.
nopri delmi, perwakilan pgkmi, meminta agar pertemuan tersebut dihadiri kapolres oku.
permintaan itu dipenuhi oleh ketua dprd oku, h. sahril elmi, yang menghadirkan langsung kapolres oku akbp endro aribowo dan dandim 0403 oku.
baca juga:amankan belasan pendemo ricuh, polres oku temukan bom molotov dari tas pelajar
baca juga:prabowo jenguk korban demo ricuh di dpr
dalam forum terbuka itu, pgkmi menegaskan mereka bukanlah kelompok provokator seperti yang beredar di media sosial melalui sebuah video. 
“kami hanya rakyat dan asli warga oku yang ingin menyampaikan tuntutan, bukan provokator seperti yang dituduhkan,terlebih disebut bukan asli oku,” ujar nopri.
pgkmi juga meminta kapolres oku mengambil langkah konkret menjamin keamanan mereka, sekaligus mengklarifikasi dugaan tindak kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian maupun anggota dprd oku terhadap pendemo yang ditangkap dalam aksi sebelumnya.
menanggapi hal itu, kapolres oku, akbp endro aribowo menjelaskan pengamanan aksi telah sesuai prosedur. 
baca juga:turun ke jalan, denny sumargo desak dpr temui pendemo
baca juga:polres oku selatan imbau warga tak terprovokasi isu demo anarkis
ia menyebut aksi di sumsel terjadi di beberapa tempat seperti palembang, lubuk linggau, dan oku.
namun, di kabupaten oku memang berlangsung berbeda karena adanya dua kelompok massa.
terdiri dari mahasiswa hmi oku yang sudahmemenuhi prosedur semetara perwakilan masyarakat belum jelas penanggung jawabnya.
“penyampaian pendapat dilindungi undang-undang. namun syarat dan ketentuan harus dipenuhi agar tidak menimbulkan gangguan ketertiban umum,” tegas endro.
baca juga:demo tunjangan dpr dibubarkan aparat dengan gas air mata
baca juga:pendemo memanas! massa bentrok dan rusak pos polisi di slipi
kapolres juga membantah pihaknya pernah menyebut pgkmi sebagai provokator. “kami tidak tahu dari mana sumber tuduhan itu, tetapi jelas bukan dari kami,” katanya.
sementara itu, ketua dprd oku h. sahril elmi memastikan pihaknya akan selalu menjadi wadah aspirasi rakyat. ia juga menyinggung isu kenaikan tarif pdam yang segera dibahas bersama pihak terkait.
“kami harap aspirasi rakyat disampaikan dengan damai dan resmi, hindari tindakan anarkis,” tutupnya.