Jaksa Bongkar Aliran Dana Korupsi PMI

Reporter: Eris Munandar |

Editor: Gus Munir |

Selasa , 30 Sep 2025 - 23:21

Mantan Walikota Palembang Fitrianti Agustinda dan suaminya Dedi Siprianto jalani Sidang Perdana dalam kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) pada Palang Merah Indonesia Kota Palembang Tahun 2020-2023, -Istimewa-

PALEMBANG - OKU EKSPRES.COM- Mantan Walikota Palembang Fitrianti Agustinda dan suaminya Dedi Siprianto jalani Sidang Perdana dalam kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) pada Palang Merah Indonesia Kota Palembang Tahun 2020-2023, di Pengadilan Tipikor pada PN Palembang Kelas IA Khusus, Selasa (30/9/2025).

Keduanya dihadirkan secara langsung dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Masrianti SH MH untuk mendengarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Palembang yang dibacakan oleh Syahran Jafizhan SH

Dalam dakwaannya, JPU mengungkap kedua terdakwa melakukan perbuatan secara melawan hukum yakni menggunakan dana Unit Transfusi Darah (UTD) PMI Kota Palembang yang bersumber dari Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) diluar keperluan atau kepentingan UTD PMI Kota Palembang dan tidak melaksanakan pengadaan barang dan jasa secara transparan dan akuntabel.

"Dari pos pengeluaran tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 tersebut terdapat beberapa pengeluaran yang tidak digunakan untuk keperluan atau kepentingan UTD PMI Kota Palembang yakni membeli kebutuhan pribadi kedua terdakwa, " Terang Jaksa.

Lanjut JPU, perbuatan kedua terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.4.092.104.950.

Perhitungan tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas kasus tersebut, dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.

"Perbuatan mengelola keuangan UTD PMI Kota Palembang tidak secara transparan, tertib, dan akuntabel, menggunakan dana Unit Transfusi Darah (UTD) PMI Kota Palembang yang bersumber dari Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) tidak untuk keperluan/kepentingan UTD PMI Kota Palembang dan tidak melaksanakan pengadaan barang dan jasa secara transparan dan akuntabel, " Katanya.

Jaksa juga merinci aliran kerugian negara, yakni ke terdakwa Fitrianti Agustinda sebesar Rp.2.440.114.250, terdakwa Dedi Sipriyanto sebesar Rp.30.250.000, lalu kepada kedua terdakwa lagi sebesar Rp.1.477.740.700, Saksi Agus Budiman sebesar Rp.144.000.000.

Jaksa juga merinci beberapa kebutuhan pribadi kedua terdakwa berupa pembelian parcel lebaran, belanja kebutuhan rumah tangga, pembelian ayam, pembayaran listrik, pembayaran uang sekolah anak, pembayaran krim wajah dan kebutuhan kedua terdakwa lainnya.

"Total uang yang digunakan tidak sesuai peruntukan nya dari tahun 2020-2023 sebesar Rp.664.129.000, " Ujarnya.

jaksa bongkar aliran dana korupsi pmi                            palembang - oku ekspres.com- mantan walikota palembang fitrianti agustinda dan suaminya dedi siprianto jalani sidang perdana dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan biaya pengganti pengolahan darah (bppd) pada palang merah indonesia kota palembang tahun 2020-2023, di pengadilan tipikor pada pn palembang kelas ia khusus, selasa (30/9/2025). 
keduanya dihadirkan secara langsung dihadapan majelis hakim yang diketuai masrianti sh mh untuk mendengarkan dakwaan jaksa penuntut umum (jpu) kejari palembang yang dibacakan oleh syahran jafizhan sh
dalam dakwaannya, jpu mengungkap kedua terdakwa melakukan perbuatan secara melawan hukum yakni menggunakan dana unit transfusi darah (utd) pmi kota palembang yang bersumber dari biaya pengganti pengolahan darah (bppd) diluar keperluan atau kepentingan utd pmi kota palembang dan tidak melaksanakan pengadaan barang dan jasa secara transparan dan akuntabel. 
"dari pos pengeluaran tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 tersebut terdapat beberapa pengeluaran yang tidak digunakan untuk keperluan atau kepentingan utd pmi kota palembang yakni membeli kebutuhan pribadi kedua terdakwa, " terang jaksa. 
baca juga:segera tetapkan tersangka kasus korupsi pmi
baca juga:jaksa kantongi tersangka korupsi pmi muara enim
lanjut jpu, perbuatan kedua terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar rp.4.092.104.950.
perhitungan tersebut sesuai dengan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atas kasus tersebut, dari badan pengawasan keuangan dan pembangunan perwakilan provinsi sumatera selatan. 
"perbuatan mengelola keuangan utd pmi kota palembang tidak secara transparan, tertib, dan akuntabel, menggunakan dana unit transfusi darah (utd) pmi kota palembang yang bersumber dari biaya pengganti pengolahan darah (bppd) tidak untuk keperluan/kepentingan utd pmi kota palembang dan tidak melaksanakan pengadaan barang dan jasa secara transparan dan akuntabel, " katanya. 
jaksa juga merinci aliran kerugian negara, yakni ke terdakwa fitrianti agustinda sebesar rp.2.440.114.250, terdakwa dedi sipriyanto sebesar rp.30.250.000, lalu kepada kedua terdakwa lagi sebesar rp.1.477.740.700, saksi agus budiman sebesar rp.144.000.000.
jaksa juga merinci beberapa kebutuhan pribadi kedua terdakwa berupa pembelian parcel lebaran, belanja kebutuhan rumah tangga, pembelian ayam, pembayaran listrik, pembayaran uang sekolah anak, pembayaran krim wajah dan kebutuhan kedua terdakwa lainnya.
baca juga:usut dugaan korupsi pmi kejari muara enim panggil 72 penyedia
baca juga:kasus dugaan korupsi pmi oku timur naik status
"total uang yang digunakan tidak sesuai peruntukan nya dari tahun 2020-2023 sebesar rp.664.129.000, " ujarnya. 
selanjutnya, atas perintah terdakwa, untuk menutupi pengeluaran uang untuk keperluan pribadi tersebut, kedua terdakwa memerintahkan saksi mh dibantu oleh saksi ar (kasi kepegawaian dan diklat), saksi sf (kasi administrasi dan umum), saksi dr. sdp (kepala utd pmi kota palembang tahun 2020 - mei 2022), saksi dr. aj (kepala utd pmi kota palembang juni 2022 - desember 2023), saksi dps (kasi loket dan kas kecil) dan saksi ap (kasi penagihan dan piutang) untuk membuat pertanggungjawaban berupa belanja fiktif beras dan sembako.
"belanja fiktif pembelian beras dan sembako tersebut diambil dari pengeluaran humas publikasi (tahun 2020, 2021, 2023), lalu keperluan lainnya diambil dari bantuan sosial pelestarian donor (tahun 2022, 2023) dan kebutuhan rumah tangga (tahun 2023) dengan total seluruhnya sebesar rp.664.129.000,00, " ungkap jaksa. 
tak hanya itu, jaksa juga membeberkan aliran dana lainnya yang dipergunakan oleh kedua terdakwa selama menjabat di pmi kota palembang diantaranya biaya manajemen organisasi yang digunakan terdakwa untuk kepentingan terdakwa. 
baca juga:kejari skorsing pemeriksaan kasus korupsi pmi dan ptsl 2019
baca juga:segera tetapkan tersangka kasus korupsi pmi 
"jumlah penerimaan biaya manajemen organisasi dari januari 2020 sampai desember 2023 sebesar rp.2.280.811.750,00 yang bersumber dari jumlah kantong darah yang diterima utd pmi kota palembang, " jelasnya. 
selanjutnya aliran uang digunakan juga untuk pembelian papan bunga, dari tahun 2021 sampai tahun 2023 terdapat pembelian papan bunga sebesar rp.369.602.500.
dari pembelian papan bunga tersebut hanya sebesar rp.29.750.000 yang dibeli untuk keperluan pmi kota palembang sedangkan sisanya sebesar rp.339.852.500 digunakan untuk pembelian papan bunga atas nama terdakwa sebagai wakil walikota palembang dan dedi sipriyanto sebagai anggota dprd provinsi sumatera selatan dan ketua himpunan putra putri angkatan darat (hipakad). 
kemudian aliran uang juga digunakan untuk pembelian mobil toyota hi-ace pada tahun 2020 di utd pmi kota palembang.
baca juga:jaksa kantongi tersangka korupsi pmi muara enim
baca juga:usut dugaan korupsi pmi kejari muara enim panggil 72 penyedia 
untuk pembelian mobil tersebut terdakwa dedi sipriyanto memerintahkan saksi mh untuk membeli mobil toyota hi-ace dengan cara kredit atas nama utd pmi kota palembang. 
selanjutnya saksi mh menghubungi dealer namun dealer menyampaikan bahwa pembelian tidak dapat dibuat atas nama utd pmi kota palembang karena untuk pembelian atas nama organisasi maka dibutuhkan persetujuan seluruh pengurus.