Program Makan Bergizi Gratis Diluncurkan di OKU Selatan, Sasar 70 Ribu Siswa

OKU EKSPRES.COM - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) OKU Selatan secara resmi meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Dapur 4 Pelangki, Kecamatan Muaradua, pada Selasa (30/9/2025).

Kegiatan peresmian dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) OKU Selatan, H. M. Rahmatullah, S.STP., MM, serta turut dihadiri unsur Forkopimda, kepala dinas, camat, hingga perangkat desa.

Kepala SPPG Dapur 4 Pelangki, Abdul Haris Sudori, menjelaskan bahwa pada tahap awal, program ini menyasar 989 penerima manfaat, di antaranya siswa SMP Al Sadrina dan MAN 01 OKU Selatan. 

Jumlah tersebut akan meningkat pada tahap kedua menjadi 2.000 penerima, dan tahap ketiga ditargetkan mencapai 3.000.

BACA JUGA:Ahli Gizi Kritik Keras Menu MBG Spageti dan Burger

BACA JUGA:SIswa SDN 178 Palembang Diduga Keracunan MBG

Dari pihak yayasan, Dedi Heriawan menegaskan komitmennya menjadikan Dapur MBG Pelangki sebagai percontohan pelaksanaan terbaik di wilayah OKU Selatan.

Dalam sambutannya, Sekda Rahmatullah menegaskan bahwa MBG merupakan program prioritas nasional yang wajib didukung seluruh elemen. 

Pemkab OKU Selatan, katanya, telah menindaklanjuti instruksi Kementerian Dalam Negeri dengan membentuk Satgas MBG melalui Surat Keputusan (SK) Bupati, agar pelaksanaannya sesuai dengan arahan pemerintah pusat.

“Alhamdulillah, kita sudah membentuk Satgas MBG. Dukungan semua pihak sangat penting agar program ini benar-benar tepat sasaran,” ucapnya.

BACA JUGA:Dugaan Keracunan MBG, DPRD OKU Desak Pengawasan Lebih Ketat

BACA JUGA:12 Siswa SMP di OKU Diduga Keracunan Usai Santap MBG

Lebih lanjut, Rahmatullah menyebut jumlah calon penerima manfaat di OKU Selatan mencapai sekitar 70 ribu siswa yang tersebar di 19 kecamatan.

 Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, idealnya dibangun lebih dari 40 titik SPPG. Saat ini baru tersedia tiga dapur gizi yang dikelola swasta, sementara pemerintah daerah telah menyiapkan 23 titik lahan untuk pembangunan tambahan yang akan ditangani pemerintah pusat.