Tekankan Sinergi Lintas Sektor untuk Pembangunan Bendungan Tiga Dihaji

OKU EKSPRES.COM - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ogan Komering Ulu Selatan terus mengawal pembangunan Bendungan Tiga Dihaji yang telah ditetapkan sebagai salah satu proyek strategis nasional.

Untuk memastikan proyek berjalan lancar, Pemkab mengadakan rapat koordinasi khusus yang difokuskan pada pembahasan dampak sosial dari pembangunan bendungan tersebut.

Rapat ini dipimpin oleh Sekretaris Daerah OKU Selatan, H. M. Rahmatullah, S.STP., MM, bersama Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Bendungan Tiga Dihaji. 

Agenda utama meliputi pendataan, proses verifikasi, hingga penyusunan rekomendasi teknis yang akan menjadi dasar dalam penanganan di lapangan.

BACA JUGA:Minta Penanganan Dampak Sosial Pembangunan Bendungan Tiga Dihaji Transparan

BACA JUGA:Bendungan Tiga Dihaji di OKU Selatan Terkendala Lahan, Target Rampung 2026

Rahmatullah menegaskan, keberadaan bendungan membawa banyak manfaat bagi masyarakat. Di antaranya penyediaan air irigasi untuk pertanian, memperkuat ketahanan pangan, mengendalikan banjir, hingga membuka peluang pengembangan sektor pariwisata di OKU Selatan.

“Pemkab berkomitmen penuh mendukung percepatan pembangunan ini, namun penanganan dampak sosial harus dilakukan secara transparan, adil, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor, baik dengan pemerintah pusat, perangkat desa, maupun masyarakat terdampak. 

Menurutnya, musyawarah bersama merupakan solusi terbaik untuk menjaga kelancaran pembangunan sekaligus melindungi hak-hak warga.

BACA JUGA:Lakukan Evaluasi Tata Kelola Pembangunan Bendungan Tiga Dihaji

BACA JUGA:Bendungan Tiga Dihaji Target 2026 Selesai

“Sinergi seluruh pihak sangat dibutuhkan agar pembangunan berjalan sesuai target dan manfaatnya bisa dirasakan bersama,” tambahnya.

Melalui rapat koordinasi tersebut, Pemkab berharap pembangunan Bendungan Tiga Dihaji dapat terus berprogres tepat waktu, sekaligus memberikan kepastian hukum serta perlindungan bagi masyarakat yang terdampak.