BATURAJA - Puluhan orang tua siswa dari TK-SD Xaverius di Baturaja, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), menggelar aksi unjuk rasa di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) OKU pada Senin, 1 Juli 2024.
Aksi ini merupakan bentuk penolakan terhadap rencana kebijakan pihak Yayasan Xaverius Palembang yang diketuai oleh S Supardi untuk menggabungkan TK-SD Xaverius dengan TK-SD Fransiskus di Baturaja, Kabupaten OKU.
Selain menolak kebijakan merger tersebut, para pengunjuk rasa juga menuntut agar Ketua Yayasan S Supardi diturunkan dari jabatannya karena dianggap tidak mempunyai hati nurani dalam menghadapi persoalan ini.
Sebelumnya, para orang tua yang tergabung dengan alumni Xaverius Baturaja telah menemui Ketua DPRD OKU, H Marjito Bachri untuk berdialog terkait rencana penutupan TK-SD Xaverius.
BACA JUGA:Terbakar? Dibakar?
BACA JUGA:Musisi Indonesia Pertama, Voice of Baceprot Tampil Sukses di Glastonbury Festival
Namun, setelah pertemuan, secara spontan para orang tua berunjuk rasa di depan kantor DPRD OKU.
"Unjuk rasa ini spontan, untuk memperjelas alasan yayasan yang menyatakan bahwa tidak baik adanya dua level pendidikan yang sama di kabupaten atau kota yang kecil," ungkap Ketua Alumni Xaverius, Heri Awansyah.
Namun, kenyataannya, menurut Heri, sejak tahun 1948 berdirinya SD Xaverius, tercatat sudah ada empat SD berpendidikan Katolik di OKU bernama Xaverius, sementara SD Fransiskus baru ada dalam tiga tahun terakhir di Baturaja, sebelumnya bernama Xaverius 3.
Senada dengan Heri, Herbert P Nainggolan, salah satu orang tua wali murid yang anaknya sedang menempuh pendidikan di SD Xaverius, mengatakan bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten OKU sudah pernah berkoordinasi dengan pihak yayasan agar tidak menutup sekolah tersebut. Namun, Ketua Yayasan Xaverius tetap ingin melakukan merger.
BACA JUGA:Tamara Menangis Saat Hadiri Acara Kelulusan Dante
BACA JUGA:Melawan Rumania, Belanda Berambisi Patahkan Keraguan
"Artinya mereka (yayasan) diduga secara sepihak menutup sekolah ini," ungkap Herbert.
Herbert juga menambahkan bahwa Dinas Pendidikan OKU telah berkoordinasi agar pihak yayasan tidak mengambil langkah yang dapat merugikan masyarakat OKU dari segi jarak tempuh dan biaya pendidikan.
"Alasan defisit mereka tidak mau menerima, bahkan kami para alumni sempat ditunjuk-tunjuk dan pihak yayasan mengatakan bukan alasan defisit, kami bingung," ucapnya.