SUMSEL- OKU EKSPRES COM- Tak dapat dipungkiri terwujudnya target pemerintah untuk melaksanakan swasembada pangan tak lepas dari peran penting sumber daya manusia (SDM) penyuluh pertanian.
Ini disampaikan Gubernur Sumsel Dr Herman Deru SH MM di acara pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (Perhiptani) di Asrama Haji Sumsel, kemarin (14/7).
Di kesempatan itu juga Deru menyebut sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2025 yang juga menjadi topik bahasan pada Rakernas Perhiptani kali ini dimana penyuluh pertanian kini berstatus sebagai pegawai Kementerian Pertanian (Kementan) RI, bukan lagi pegawai pemerintah daerah.
Kita sambut baik atas perubahan ini artinya dari pembiayaan tunjangan kinerja, gaji dan hak-hak dari penyuluh pertanian yang selama ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah kini ditarik langsung oleh pusat, dalam hal ini Kementan, ungkap Deru, kemarin (14/7).
BACA JUGA:Herman Deru: Hasilkan Pemimpin Sejati, Bukan Hanya Pemegang Jabatan
Meski begitu, selaku kepala daerah Deru memberikan saran untuk lebih memperjelas posisi dari penyuluh pertanian karena walaupun dikatakan tetap berada pada daerah, tetapi posisinya sudah jadi pegawai pemerintah pusat, tentu secara hirarki akan berbeda antara pusat dan daerah.
Ditambahkan, sejalan dengan tema Rakernas Perhiptani "Peran Perhiptani Mendukung Implementasi Inpres No 3/2025 untuk Meningkatkan Produksi dalam Upaya Pencapaian Swasembada Pangan Berkelanjutan".
Deru juga menyampaikan untuk mewujudkan swasembada pangan peran SDM bidang pertanian sangatlah penting, terutama para penyuluh pertanian sebagai navigator (pengarah atau pembimbing) bagi petani.
Makanya mau dibawa ke mana petani dan bagaimana hasilnya itu sangatlah tergantung pada kemahiran dari para penyuluh pertaniannya, tegasnya.
BACA JUGA:Buku Politik Akar Rumput Herman Deru Dilaunching
BACA JUGA:Herman Deru Hadiahi Bantuan Gubernur di Momen HUT Palembang
Dalam kesempatan itu, Deru juga menyinggung soal peningkatan produksi pertanian dalam kaitannya dengan alih fungsi lahan pertanian.
"Jangan semua sawah jadi ruko dan perumahan maka semua perda alih fungsi akan memudahkan dalam meningkatkan produksi pertanian, karena ada regulasinya," pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Perhiptani, Dr Ir H Isran Noor menyebut guna Target Pemerintah swasembada pangan salah satunya lewat Inpres No 3/2025 dengan menarik kembali tanggung jawab seluruh penyuluh pertanian ke pusat.