ATR/BPN Siapkan 1,3 Juta Hektare Tanah Dukung Pembangunan

Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) turut serta dalam mendukung program pemerintah melalui penyediaan tanah bagi kepentingan pembangunan.

Hal ini disampaikan Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid dalam sambutannya di acara Program 3 Juta Rumah, Gotong Royong Membangun Rumah untuk Rakyat, Jumat (08/11/2024).

Bagi kami untuk men-support soal masalah pembangunan 3 juta rumah ini, yang pertama adalah menyediakan lahan. Memang ada lahan yang saya hitung dan collect untuk tanah yang berpotensi menjadi idle itu jumlahnya sekitar 1,3 juta hektare.

Tapi 1,3 juta hektare ini tidak mungkin bisa dipakai untuk perumahan semua. Pak Menteri Transmigrasi sudah minta untuk kepentingan transmigrasi, Pak Menteri Pertanian juga minta untuk kepentingan membantu membuka sawah, jelas Menteri Nusron di Menara Bank Tabungan Negara, Jakarta.

BACA JUGA:Tersangka Kasus Judol Kemenkomdigi bertambah

BACA JUGA:Warga Curiga Korban Pembunuhan

Dalam acara yang diselenggarakan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama BTN ini, Menteri Nusron menjelaskan bahwa ATR/BPN telah melakukan identifikasi terkait tanah telantar yang menjadi potensi tanah untuk mendukung beberapa program pembangunan. 

Dari identifikasi itu untuk dinyatakan liar (tanah telantar, red) ada persyaratannya. Persyaratannya adalah 2 tahun setelah masa Hak Guna Bangunan (HGB)-nya habis dan yang bersangkutan tidak mengurus proses perpajakan, Supaya bisa memenuhi ekspektasi Pak Menteri PKP dengan cepat, kami sedang menyusun peraturan supaya keputusan dinyatakan liar ini adalah 6 bulan setelah status Hak Guna Usaha (HGU)-nya habis, jelas Menteri ATR/Kepala BPN.

Terkait salah satu fokus Kementerian ATR/BPN, yakni kebijakan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD), Menteri Nusron mengatakan, potensi tanah memang sudah dihitung di Pulau Jawa, namun masih perlu dilakukan pengecekan unsur tata ruangnya. Ia tetap menegaskan bahwa LSD harus dijaga keberadaannya.

Kalau itu masuk di LSD, maka Bapak/Ibu yang nanti akan membangun itu menjadi perumahan akan diwajibkan untuk mengganti membuka sawah di lahan yang lain karena tentunya kita secara ekonomi tidak boleh memenuhi permintaannya Pak Menteri PKP, tapi mengorbankan permintaannya Pak Menteri Pertanian untuk kepentingan ketahanan pangan, ungkap Menteri Nusron. 

BACA JUGA:Remaja Siswa SMK di OKU Timur Tewas Kecelakaan

BACA JUGA:Longsor AKibatkan Sawah Tertimbun, Jalan Putus Total

Menteri PKP, Maruarar Sirait dalam kesempatan ini menjelaskan bahwa ia meminta dukungan dari berbagai pihak agar Program 3 Juta Rumah untuk Rakyat ini dapat berjalan dengan lancar.

Ia pun menyebut, salah satu potensi lahan yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan program ini adalah lahan idle/eks HGU dan HGB dari Kementerian ATR/BPN.