Sertipikasi Tanah Sultra Capai 78,55 Persen, Menteri ATR Nusron Dorong Bebas BPHTB

sertipikasi tanah sultra capai 78,55 persen, menteri atr nusron dorong bebas bphtb kendari - menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional (atr/bpn), nusron wahid, mengapresiasi capaian provinsi sulawesi tenggara (sultra) yang berhasil menyertipikatkan 78,55 persen bidang tanah dari total sekitar 1,8 juta bidang. dalam rapat koordinasi pertanahan dan penataan ruang bersama kepala daerah se-sultra di kantor gubernur, rabu (28/5), nusron mengungkapkan bahwa 1,4 juta bidang tanah telah bersertipikat, menyisakan sekitar 21,45 persen yang masih belum memiliki legalitas. masih ada gap yang harus ditutup. salah satu penyebabnya bisa jadi adalah kemampuan masyarakat membayar bphtb (bea perolehan hak atas tanah dan bangunan), ujar nusron di hadapan para kepala daerah. sebagai solusi, ia mendorong kepala daerah di sultra untuk mengikuti jejak gubernur jawa timur dan jawa tengah yang menerapkan pembebasan bphtb bagi peserta ptsl dari keluarga miskin ekstrem. baca juga:aliansi mahasiswa soroti kinerja 100 hari kerja pemkab baca juga:jelang iduladha, harga fluktuatif tidak ada salahnya bupati membebaskan bphtb supaya tanah warganya aman. daripada tidak disertipikat dan malah jadi masalah, tegasnya. selain mempercepat sertipikasi, menteri nusron juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor—mulai dari dpr, kepala daerah, hingga jajaran bpn—untuk menyelesaikan konflik dan tumpang tindih lahan di wilayah sultra. dorong ekonomi lewat sertipikasi nusron juga menyinggung dampak ekonomi dari percepatan legalisasi tanah. pada tahun 2024, penerimaan bphtb di sultra mencapai rp68 miliar, dan hingga mei 2025 telah menyentuh rp38 miliar, naik signifikan dari rp25 miliar pada periode sama tahun lalu. kalau tren ini berlanjut, tahun ini bisa tembus rp75 hingga rp80 miliar, jelasnya. baca juga:empat rumah hangus diduga akibat korsleting listrik baca juga:5 langkah melindungi kesehatan anak dampak perubahan iklim tak hanya itu, sertipikasi membuka akses pembiayaan perbankan. tahun 2024 mencatat nilai hak tanggungan sebesar rp5,7 triliun, dan per mei 2025 tercatat rp1,6 triliun. yang penting kreditnya dipakai untuk usaha, bukan untuk nikah lagi, candanya, disambut tawa peserta rakor. fokus tanah wakaf dan rumah ibadah menteri juga menargetkan percepatan sertipikasi untuk tanah wakaf dan rumah ibadah, dari total 5.748 bidang, masih ada 4.200 bidang yang belum tersertipikatkan. ia mengusulkan mekanisme bertahap yang realistis. coba kita buat target, satu desa selesaikan dua sampai tiga bidang per tahun. dalam tiga tahun, bisa selesai, imbaunya.

Tag

• # kendari
• # sertifikat tanah
• # nasional

Share

• 
• 
• 
• 
•