Konsumsi Antibiotik Tanpa Resep Dokter di Sumsel Capai Sekitar 80 Persen

Reporter: Gus Munir |

Editor: Eris Munandar |

Jumat , 23 May 2025 - 19:20

Bupati OKU Timur, H Lanosin menerima kunjungan dari Kepala BBPOM Palembang beserta jajaran di Ruang Audiensi Kantor Bupati OKU Timur, pada Jumat, 23 Mei 2025. -Foto: Diskominfo OKUT-Gus munir

konsumsi antibiotik tanpa resep dokter di sumsel capai sekitar 80 persen                            oku timur - bupati oku timur, ir. h. lanosin, s.t., m.t., m.m, menerima kunjungan dari kepala balai besar pengawas obat dan makanan (bbpom) palembang beserta jajaran pada jumat, 23 mei 2025, yang berlangsung di ruang audiensi kantor bupati oku timur.
dalam pertemuan tersebut, kepala bbpom palembang, yani ardiyanti, s.f., apt., m.sc menjelaskan bahwa wilayah kerja bbpom palembang meliputi 11 kabupaten/kota, termasuk oku timur. 
ia mengusulkan pembentukan tim koordinasi di daerah sebagai langkah strategis untuk memperkuat pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan.
“kami berharap bupati dapat segera menerbitkan surat keputusan (sk) tim koordinasi, agar proses pengawasan terhadap pangan olahan, makanan siap saji, serta obat-obatan dapat berjalan lebih efektif dan efisien,” jelas yani.
baca juga:kalapas martapura panen perdana kangkung bersama wbp
baca juga:oknum mahasiswa diduga jadi kurir narkoba diamankan polisi
ia juga mengungkapkan kekhawatiran atas masih ditemukannya bahan berbahaya dalam produk pangan di pasar. 
untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, pihaknya mendorong sosialisasi melalui media informasi seperti spanduk dan banner.
terkait penggunaan obat, yani menggarisbawahi tingginya angka konsumsi antibiotik tanpa resep dokter di sumatera selatan, yang mencapai sekitar 80 persen. 
oleh karena itu, bbpom berkomitmen melakukan pengawasan terpadu, termasuk mendukung program makan bergizi gratis (mbg).
baca juga:pkb oku surplus, bbnkb melambat
baca juga:eksis belum
menanggapi hal tersebut, bupati enos - sapaan lanosin- menyambut positif rencana pembentukan tim koordinasi. 
ia menegaskan bahwa pendekatan promotif perlu dilakukan terlebih dahulu sebelum pengawasan dan penindakan.
“sebelum mengambil langkah hukum, penting bagi kita untuk menyampaikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya penggunaan zat berbahaya dalam obat dan makanan,” kata enos.
ia menambahkan, dengan wilayah yang terdiri dari 20 kecamatan, pembentukan tim pengawasan hingga ke tingkat kecamatan sangat diperlukan agar langkah promotif dan preventif dapat dilakukan secara menyeluruh.
baca juga:156 desa/kelurahan wajib bentuk koperasi merah putih
baca juga:pembangunan sekolah rakyat di empat lawang segera rampung
bupati enos juga menjelaskan bahwa pengelolaan program mbg di oku timur telah diserahkan kepada badan gizi nasional, sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat.
mengakhiri arahannya, enos kembali menegaskan pentingnya edukasi sebagai langkah awal dalam pembinaan. 
“tujuan utama kita bukan menghukum, melainkan menciptakan rasa aman dan nyaman bagi produsen, penjual, maupun konsumen melalui pemahaman yang benar,” tutupnya. (*)