Pembangunan Sekolah Rakyat di Empat Lawang Segera Rampung

Sekolah Rakyat direncanakan dapat dimulai tahun depan, ujar Eka pada Jumat (23/5/2025).-Photo: istimewa-Eris
SUMSEL - Pemerintah Kabupaten Empat Lawang menyatakan komitmennya dalam mendukung realisasi program Sekolah Rakyat (SR) yang diinisiasi oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) sebagai upaya mengatasi kemiskinan dan putus sekolah.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Empat Lawang, Eka Agustina, mengungkapkan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat di wilayahnya telah mencapai progres signifikan, yakni 90 persen rampung, tinggal menanti keluarnya Surat Keputusan (SK) resmi dari Kemensos.
Jika penandatanganan MoU (Nota Kesepahaman) dapat dilakukan pada bulan Juni ini, maka kegiatan belajar-mengajar di Sekolah Rakyat direncanakan dapat dimulai tahun depan, ujar Eka pada Jumat (23/5/2025).
Sekolah ini bersifat gratis, dengan seluruh kebutuhan dasar seperti tempat tinggal dan perlengkapan belajar disiapkan oleh negara.
BACA JUGA:Buaya Sepanjang 4 Meter Gegerkan Warga
BACA JUGA:Saham MU Anjlok Usai Gagal Juara Liga Europa dan Absen di Liga Champions
Para siswa hanya perlu membawa perlengkapan pribadi sehari-hari. Seluruh siswa juga diwajibkan untuk tinggal di asrama, sehingga proses pendidikan dapat berjalan secara intensif dan terkontrol.
Sekolah Rakyat tersebut akan berlokasi di kawasan P4T, yang berada di Jalan Poros Tebing Tinggi, dengan total luas lahan mencapai 10 hektare.
Fasilitas itu dirancang agar dapat menampung hingga 1.000 siswa, namun untuk tahap awal, hanya 100 siswa yang akan diterima.
Kita sudah memiliki data 258 calon siswa dari kalangan keluarga kurang mampu. Nantinya, pihak Kemensos yang akan melakukan proses seleksi. Sedangkan guru akan didatangkan langsung dari pusat.
BACA JUGA:Mees Hilgers Terancam Tak Bisa Main Lawan China
BACA JUGA:ATR/BPN Gaungkan Ekonomi Berbasis Adat
Untuk posisi kepala sekolah, kami dari daerah diberi wewenang untuk mengusulkan, jelasnya.
Lebih lanjut, Eka menegaskan bahwa sasaran utama program ini adalah anak-anak dari keluarga prasejahtera, sesuai dengan mandat dari Presiden Joko Widodo untuk memberantas kemiskinan melalui jalur pendidikan.*