PALEMBANG - Kasus dugaan korupsi penjualan aset tanah Yayasan Batang Hari Sembilan (BHS) di Jalan Mayor Ruslan Palembang kembali menarik perhatian.
Penyidik Pidsus Kejati Sumsel melakukan pemeriksaan terhadap tujuh saksi pada Senin, 14 Oktober 2024, untuk memperdalam penyelidikan.
Kasi Penkum Kejati Sumsel, Vanny Yulia Eka Sari SH MH, menyatakan bahwa penyidik mengajukan sekitar 20 pertanyaan kepada saksi-saksi yang hadir.
"Semua tujuh saksi yang kami panggil memenuhi undangan untuk diperiksa mulai pukul 10.30 WIB," ujarnya.
BACA JUGA:Tertipu Jual Akun Game, Pitri Kehilangan Belasan Juta Rupiah
BACA JUGA:Mengapa Generasi Muda Lebih Memilih AI untuk Curhat? Ini Penjelasannya!
Di antara saksi yang diperiksa, terdapat inisial F yang merupakan staf notaris, SG sebagai mantan Camat IT II tahun 2016, serta AS yang menjabat sebagai Staf Agraria Pemkot Palembang pada tahun yang sama.
Juga hadir saksi NT, investor bagi pembangunan yayasan pada tahun 2015, saksi Y selaku panitia A BPN Kota Palembang, MP sebagai Kasi Penataan Pertanahan BPN, dan BAH yang berperan sebagai Pembina Yayasan BHS.
Vanny menambahkan bahwa penyidik masih akan memanggil saksi lain jika diperlukan. "Kami berharap semua pihak dapat bersikap kooperatif dalam proses ini," tegasnya.
Penggeledahan terkait kasus ini telah dilakukan di beberapa lokasi, termasuk di rumah salah satu saksi yang kini almarhum, AS, serta di kantor ATR/BPN dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palembang. Dalam penggeledahan tersebut, penyidik menyita dokumen-dokumen penting.
BACA JUGA:Bocoran Spesifikasi Xiaomi Pad 7 Series
BACA JUGA:BYD Baru Saja Rilis Gambar Resmi Denza N9
Kepala Kejaksaan Tinggi Sumsel, Yulianto, sebelumnya mengungkapkan bahwa aset tanah Yayasan BHS seluas 2.800 meter persegi itu diperkirakan bernilai lebih dari Rp33 miliar.
BACA JUGA:Selamat Jalan, Nobuyo Oyama Pengisi Suara Asli Doraemon
BACA JUGA:Moflin Teman Robotik yang Mengubah Cara Kita Berinteraksi dengan Hewan Peliharaan