BOGOR - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), memberikan apresiasi besar kepada Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (Dirjen PPTR), Jonahar, yang berhasil meraih gelar Doktor. AHY menilai bahwa pencapaian Jonahar akan memperkuat kementeriannya baik dari sisi praktik maupun pemikiran strategis.
Jonahar mengangkat topik Analisis Pelaksanaan, Percepatan, dan Integrasi Land Value Capture dalam Sistem Pendaftaran Tanah di Indonesia dalam disertasinya. Penelitian ini menjadi kontribusi penting dalam sistem pertanahan Indonesia, terutama dalam mempercepat pendaftaran tanah melalui integrasi land value capture (LVC) yang bisa berdampak signifikan terhadap kebijakan publik.
Tidak hanya mendapat pujian dari Menteri AHY, Menteri ATR/Kepala BPN periode 2016-2022, Sofyan Djalil, turut mengapresiasi penelitian ini. Sofyan menyebut disertasi Jonahar sebagai kontribusi kebijakan yang sangat bermanfaat bagi publik. "Ini memiliki implikasi luar biasa untuk kebijakan pertanahan di Indonesia," ucap Sofyan Djalil.
Hadi Tjahjanto, yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri ATR/Kepala BPN dan kini menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, juga menyampaikan harapan besar agar hasil riset Jonahar dapat diimplementasikan. Hadi berharap penelitian ini dapat meningkatkan rasa keadilan dalam pengelolaan tanah di seluruh Indonesia.
BACA JUGA:BPOM dan BNN amankan 3 juta pil OOT
BACA JUGA:Ada Oknum PPS Tak Netral Terancam Dipecat
Relevansi Penelitian Jonahar dalam Sistem Pendaftaran Tanah
Jonahar menguraikan tiga tujuan utama dari penelitiannya. Pertama, untuk mengevaluasi pelaksanaan pendaftaran tanah di Indonesia. Kedua, mengembangkan inovasi kelembagaan dalam percepatan pendaftaran tanah. Terakhir, Jonahar berfokus pada strategi integrasi LVC dalam sistem pendaftaran tanah sebagai dasar pengembangan fiskal kadaster di Indonesia.
Dalam konteks percepatan pendaftaran tanah, program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PT31) dan langkah-langkah percepatan lainnya menjadi fokus penting yang diharapkan bisa mengurangi sengketa tanah di seluruh Indonesia.
Menteri Hadi Tjahjanto menegaskan pentingnya implementasi dari penelitian ini agar masyarakat dapat merasakan keadilan, khususnya dalam pengelolaan dan distribusi tanah di seluruh Indonesia. Pengembangan konsep fiscal cadastre pun diharapkan dapat memperkuat pengelolaan pertanahan secara lebih adil.*
BACA JUGA:Perambahan Hutan Penyebab Banjir Bandang
BACA JUGA:Lagi Antar Pacar, Disiram Air Keras OTK