Jakarta-OKU EKSPRES COM-Dalam rangka memperkuat tata kelola dan kinerja pemerintahan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menargetkan peningkatan predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari BB menjadi A. Target tersebut dicanangkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi, dalam Webinar Nasional bertema Langkah-Langkah Menuju Predikat SAKIP A, yang digelar pada Selasa (17/6/2025).
Nilai SAKIP kita terus mengalami peningkatan dalam dua tahun terakhir. Tapi kita tidak boleh puas. Untuk mencapai predikat A, kita butuh kerja sama dan komitmen dari seluruh jajaran, termasuk di wilayah, ungkap Pudji.
Pada tahun 2023, nilai SAKIP Kementerian ATR/BPN berada di angka 69,17 dengan predikat BB. Nilai tersebut naik menjadi 70,54 di tahun 2024. Sekjen Pudji meminta seluruh unit kerja, baik di pusat maupun daerah, aktif menyampaikan hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi SAKIP agar solusi cepat dapat diberikan.
Webinar ini juga menghadirkan para ahli dari Kementerian Keuangan, Kementerian PAN-RB, dan Bappenas untuk memberikan wawasan mendalam mengenai integrasi kinerja dan perencanaan pembangunan nasional.
BACA JUGA:KAPTI-Agraria 2025—2028 Resmi Dikukuhkan, Siap Percepat Transformasi Pelayanan ATR/BPN
BACA JUGA:Kementerian ATR/BPN Percepat Sinkronisasi Tata Ruang untuk Tarik Investor
Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Andi Tenri Abeng, mengungkapkan bahwa pihaknya sedang mengembangkan fitur e-SAKIP di dalam aplikasi SKMPP.
Fitur ini akan menyederhanakan proses pelaporan kinerja dan memudahkan evaluasi oleh pimpinan, jelasnya.
Sementara itu, Einstein Al Makarima Mohammad, Plt. Sekretaris Badan Pengembangan SDM ATR/BPN, menekankan bahwa SAKIP merupakan sistem menyeluruh yang mencakup seluruh siklus manajemen kinerja, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi.
Dihadiri oleh jajaran pejabat tinggi madya dan pratama, webinar ini tidak hanya menjadi ajang sosialisasi, tetapi juga bentuk nyata dari komitmen kolektif untuk menciptakan birokrasi yang lebih efisien, transparan, dan mampu memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Predikat A bukan sekadar simbol, tapi bukti bahwa kita mampu bertransformasi menjadi lembaga publik yang memberikan nilai nyata, tutup Pudji.