Saya pun bertanya kepadanya: apakah Anda bisa menduga mengapa saya angkat menjadi komisaris di BUMN X?
Ia menyerahkan jawaban itu ke saya. Maka saya sampaikan kepadanya: "Agar Prof tidak korupsi," kata saya. Dengan gaji wakil menteri saya khawatir ia tergoda untuk korupsi. Gajinya kecil sekali. Tidak sampai Rp 15 juta. Padahal kementeriannya sangat-sangat basah.
BACA JUGA:Disway Gratis
Maka saya tegaskan berkali-kali jangan sampai korupsi. Gaji sudah besar. "Jauh lebih besar dari gaji menteri," gurau saya. Ia pun menyanggupi untuk tidak korupsi.
Tiga tahun kemudian saya dengar ia masuk penjara KPK. Mungkin ia sendiri tidak berniat korupsi. Tapi lingkungan bisa memaksanya untuk melakukan itu.
Seorang menteri tidak boleh merangkap jabatan komisaris. Tapi wakil menteri boleh.
Untuk para direksi baru BUMN rupanya akan lebih banyak larangan. Misalnya tidak boleh bermain golf di hari kerja.
BACA JUGA:Mabuk Diduga Diracun, Warga Ramai-Ramai Menangkap Ikan
BACA JUGA:Pemerintah Dorong Investasi Lewat Tata Ruang
Saya setuju dengan larangan baru ini. Anda masih ingat: saya dulu pun melarangnya. Rupanya begitu saya tidak lagi di sana tibalah hari kemerdekaan baru. Waktu itu saya banyak dicemooh: melarang golf karena tidak bisa main golf.
Larangan lain, seperti tersiar luas di media kemarin, direksi BUMN tidak boleh punya banyak ajudan. Yang melarang itu bukan kementerian BUMN tapi Danantara.
"Banyak CEO besar di dunia tidak punya begitu banyak ajudan," ujar Dony Oskaria, COO Danantara.
Dony benar sekali. Perajudanan di BUMN itu sudah sampai tahap menjijikkan. Kalau direksi BUMN akan menghadiri suatu acara, ada ajudan yang tiba lebih dulu –sekadar memastikan di mana tempat duduknya nanti.
BACA JUGA:Menko AHY: Kepastian Tanah Jadi Kunci Pembangunan dan Investasi
BACA JUGA:Kunjungan Prabowo ke Rusia Disebut Langkah Strategis