OKU SELATAN - Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan tengah menghadapi defisit anggaran yang signifikan pada tahun 2025, dengan total utang mencapai Rp175 miliar.
Sekretaris Daerah OKU Selatan, M. Rahmatullah, menjelaskan bahwa defisit ini terjadi akibat beberapa pendapatan yang belum terealisasi.
Salah satu penyebab utama adalah tertundanya pencairan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp41,79 miliar, yang hingga kini belum masuk ke kas daerah.
Selain itu, Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Pusat senilai Rp84,67 miliar yang seharusnya sudah diterima hingga tahun 2023 juga belum cair.
BACA JUGA:Terus Lakukan Pencarian Bocah SD yang Hilang Tenggelam
BACA JUGA:Truk Sumbu Lima Terpaksa Berbalik Arah
Menurut Rahmatullah, pencairan dana ini diperkirakan baru akan dilakukan pada Agustus atau September mendatang.
Meskipun kondisi keuangan sedang sulit, pemerintah daerah tetap berkomitmen menjalankan pembangunan infrastruktur.
Namun, proyek yang akan dilaksanakan diprioritaskan untuk kebutuhan yang mendesak agar tidak semakin membebani keuangan daerah.
"Pembangunan tetap berjalan, tetapi hanya untuk proyek yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Jika ada yang bisa ditunda, maka akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran," jelas Rahmatullah.
BACA JUGA:Siapkan Rest Area Bagi Pemudik
BACA JUGA:Lazismu Salurkan dan Distribusikan Paket Sembako
Bupati OKU Selatan, Abusama SH, mengakui bahwa kondisi defisit ini menjadi tantangan besar dalam kepemimpinannya, terutama karena ia baru saja dilantik dan langsung menghadapi beban utang yang cukup besar.
"Saya memahami kondisi keuangan daerah saat ini tidak ideal, tetapi saya optimistis bisa mengatasinya," ujar Abusama.
Sebagai langkah strategis, Pemkab OKU Selatan akan berupaya mencari sumber pendanaan tambahan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan serta kementerian di tingkat pusat guna mendukung kelangsungan program pembangunan yang telah dijanjikan kepada masyarakat.