JAKARTA- Meski baru memasuki triwulan I, kondisi ekonomi banyak dilanda isu pemutusan hubungan kerja (PHK).
Berbagai sektor industri di Indonesia belum menunjukkan kemajuan signifikan seiring gencarnya target pertumbuhan ekonomi 8 Persen.
Tak hanya itu, fenomena gelombang PHK ini pun juga turut menimpa raksasa industri di Indonesia seperti PT Sri Rejeki Isman atau Sritex sampai dengan PT Sanken.
Dengan adanya PHK besar-besaran ini, muncul kekhawatiran akan apakah Indonesia masih memiliki peluang untuk mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen. Pasalnya, target 8 persen yang diharapkan oleh pemerintah tampaknya tidak realistis dalam kondisi saat ini.
BACA JUGA:Ancam Demo Tuntut Pengangkatan Segera
BACA JUGA:Pilih Bertahan di Lokasi Banjir
Hal serupa juga dikatakan oleh Menurut Pengamat Kebijakan Publk dan Ekonomi I Dosen FEB UPNVJ I Eks-OECD Advisor for Indonesia, Freesca Syafitri.
Menurutnya, tren pertumbuhan ekonomi Indonesia selama dua dekade terakhir menunjukkan bahw ekonomi nasional hanya mampu tumbuh di kisaran 5 persen dalam kondisi normal.
"Dengan maraknya PHK dan melemahnya konsumsi rumah tangga, proyeksi realistis untuk 2024-2025 adalah pertumbuhan di kisaran 4,7 persen-5,2 persen," ujar Freeca ketika dihubungi oleh Disway pada Sabtu 8 Maret 2025.
Selain itu, Freeca juga menambahkan bahwa krisis pandemi yang melanda Indonesia pada tahun 2020 juga turut menyebabkan kontraksi ekonomi hingga -2,1 persen.
BACA JUGA:Pria Tua Ditemukan Tak Bernyawa di Kamar Mandi
BACA JUGA:5 Ide OOTD Hijab dengan Topi Bucket, Biar Makin Stylish dan Kece
Dan meskipun ekonomi berhasil pulih ke 5,3 persen pada 2022, tidak ada indikator kuat yang menunjukkan bahwa pertumbuhan bisa melesat hingga 8 persen.
"Jika pemerintah tidak melakukan reformasi besar-besaran dalam kebijakan ketenagakerjaan dan ekonomi, Indonesia akan sulit keluar dari stagnasi ini," pungkasnya.
Menurut Freeca, agar Indonesia dapat keluar dari jebakan pertumbuhan rendah, diperlukan kebijakan yang inovatif dan berani. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah menerapkan pajak nol persen selama satu tahun bagi perusahaan yang merekrut kembali pekerja terdampak PHK.