Sumsel Siap Luncurkan Opsen 3 Pajak,Guna Tingkatkan Pendapatan Daerah

Reporter: Tina |

Editor: Gus Munir |

Rabu , 23 Oct 2024 - 14:21

Ilustrasi pajak.-Foto: Istimewa-Tina

Hendriwan juga menekankan pentingnya sinergi antara Pemprov dan Pemkab/Pemkot dalam hal pendanaan untuk biaya yang muncul selama proses pemungutan PKB dan BBN-KB, agar penerimaan pajak bisa langsung dipisahkan sesuai porsinya. (*)

sumsel siap luncurkan opsen 3 pajak,guna tingkatkan pendapatan daerah                             palembang - pemerintah provinsi (pemprov) sumatera selatan bersama 17 kabupaten/kota di sumsel akan mengadakan uji coba penerapan opsen pada tiga jenis pajak di bulan november 2024.
sesuai dengan undang-undang nomor 1 tahun 2024 dan peraturan presiden nomor 35 tahun 2023.
tiga pajak tersebut meliputi pajak kendaraan bermotor (pkb), biaya balik nama kendaraan bermotor (bbn-kb).
serta pajak mineral bukan logam dan batuan (mblb) yang mulai berlaku efektif pada 5 januari 2025.
baca juga:rebung,keajaiban nutrisi dari alam
baca juga:waspaadai gejala stroke ringan, penanganan cepat menyelamatkan jiwa
penjabat (pj) gubernur sumsel, elen setiadi, menjelaskan bahwa kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber pendapatan pajak yang sangat berpotensi bagi daerah. 
oleh karena itu, diperlukan sinergi yang kuat antara pemprov sumsel dengan pemerintah kabupaten/kota dalam hal pengelolaan pendapatan.
terutama terkait pemutakhiran data, pemungutan, serta pengawasan terhadap pajak kendaraan bermotor.
"kerja sama ini diharapkan mampu meningkatkan pendapatan asli daerah (pad) dan mendukung pembangunan," kata elen setelah menyaksikan penandatanganan perjanjian kerja sama antara pemprov sumsel dengan 17 kabupaten/kota di sumsel terkait implementasi opsen pkb, bbnkb, dan mblb di novotel hotel, selasa, 22 oktober 2024.
baca juga:kunci sukses warung, strategi meningkatkan keuntungan yang harus diketahui
baca juga:rahasia kesehatan, manfaat tersembunyi daun pepaya
elen menambahkan, sumsel termasuk salah satu dari empat provinsi yang telah menyelesaikan peraturan gubernur dan masuk dalam 12 provinsi yang telah menyelesaikan perjanjian kerja sama. 
elen menegaskan bahwa perjanjian ini adalah langkah strategis untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah yang akan digunakan bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat sumsel.
elen juga berharap agar melalui kerja sama ini, proses pemungutan dan pengelolaan pajak kendaraan bermotor bisa berjalan optimal, transparan, dan akuntabel. 
“terkait opsen mblb, kepala daerah diharapkan segera menyusun peraturan bupati/wali kota untuk mendukung sinergi aturan dan pendanaan,” imbuhnya.
baca juga:cara ampuh mencegah penyakit jantung dan stroke
baca juga:jangan buang, 8 manfaat biji pepaya untuk kesehatan anda
kepala badan pendapatan daerah (bapenda) sumsel, achmad rizwan, menyebutkan bahwa penerapan opsen pkb dan bbn-kb kemungkinan akan mengurangi pendapatan pajak di tingkat provinsi.
karena saat ini mekanisme pembagian hasil pajak diatur dengan sistem dana bagi hasil, di mana provinsi mendapatkan 70 persen dan kabupaten/kota 30 persen.
namun, setelah opsen diterapkan, kabupaten/kota akan mendapatkan 66 persen dari pembayaran pajak yang terutang secara langsung dan real-time. 
sebelumnya, pajak tersebut masuk terlebih dahulu ke rekening kas umum daerah (rkud) provinsi sebelum dialirkan ke rkud kabupaten/kota.
baca juga:penggemar game, catat tanggalnya! rog phone 9 datang bulan november!
baca juga:kenalin, insta360 ace pro 2: kamera aksi kece dengan harga terjangkau!
“mulai tahun 2025, pajak akan langsung masuk ke rkud kabupaten/kota begitu wajib pajak melakukan pembayaran. sementara, untuk pajak mineral bukan logam dan batuan, seluruh hasilnya akan masuk ke kas pemprov sumsel,” jelas achmad.
direktur pendapatan daerah kemendagri, hendriwan, menambahkan bahwa penandatanganan perjanjian kerja sama ini bertujuan untuk mempercepat pendapatan daerah secara real-time tanpa harus membedakan antara milik provinsi dan kabupaten/kota. 
besaran pokok opsen pkb dan bbn-kb akan ditetapkan oleh gubernur sesuai dengan wilayah kabupaten/kota terkait dan dimasukkan dalam surat ketetapan pajak daerah (skpd).
“wajib pajak nantinya akan membayar opsen pkb dan bbnkb sesuai skpd yang telah diterbitkan,” jelasnya. 
baca juga:galau? cobain deh mandi hutan shinrin-yoku!
baca juga:elon musk targetkan kota di mars dengan populasi satu juta jiwa pada 2050
hendriwan juga menekankan pentingnya sinergi antara pemprov dan pemkab/pemkot dalam hal pendanaan untuk biaya yang muncul selama proses pemungutan pkb dan bbn-kb, agar penerimaan pajak bisa langsung dipisahkan sesuai porsinya. (*)
baca juga:hong kong ciptakan lampu lalu lintas baru untuk pejalan kaki yang kecanduan ponsel!
baca juga:minta personel jaga kesehatan fisik dan mental