Hasil Temuan BPK, Pemda se Sumsel Wajib Kembalikan Rp408 Miliar ke Kas Negara

Reporter: HOS |

Editor: HOS |

Jumat , 06 Sep 2024 - 05:35

Kepala BPK Perwakilan Sumsel, Andri Yogama, memaparkan hasil temuan pengembalian dana ke kas negara pada Tahun Anggaran 2023 yang mencapai Rp408 miliar dalam acara media workshop di kantor BPK Sumsel, Kamis, 5 September 2024. -Foto: Ist.-

PALEMBANG - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan mengungkapkan bahwa total pengembalian dana ke kas negara dari pemeriksaan Tahun Anggaran 2023 mencapai lebih dari Rp 408 miliar. Temuan ini melibatkan 18 entitas pemerintahan, termasuk Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan 17 kabupaten/kota.

Kepala BPK Perwakilan Sumsel, Andri Yogama, menyampaikan bahwa jumlah pengembalian dana tahun ini mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2022, nilai pengembalian dana tercatat sebesar Rp 309 miliar, menunjukkan kenaikan lebih dari Rp 100 miliar pada tahun 2023.

"Temuan ini berupa pengembalian yang cukup besar. Pada tahun 2023, yang harus dikembalikan ke kas daerah adalah Rp 408 miliar. Sebelumnya, pada tahun 2022 angkanya adalah Rp 309 miliar," ujar Andri dalam acara media workshop di kantor BPK Sumsel, Kamis, 5 September 2024.

Andri juga memperkirakan bahwa angka pengembalian dana pada tahun depan mungkin akan meningkat lagi, seiring dengan penambahan jumlah auditor dan sampel pemeriksaan di berbagai entitas pemerintahan. Dari total Rp 408 miliar, baru sekitar Rp 188 miliar yang telah disetorkan kembali. Masih terdapat dana yang harus segera dikembalikan.

BPK Sumsel akan terus memantau proses pengembalian dana ini dan mendorong pemerintah daerah untuk menyelesaikan kewajiban mereka dalam waktu 60 hari. Jika dana tidak dikembalikan sesuai waktu yang ditentukan, BPK akan meneruskan temuan tersebut ke Aparat Penegak Hukum (APH).

"Dalam aturan, setelah 60 hari batas waktu pengembalian, jika uang tersebut belum dikembalikan, kami bisa menyerahkan hasil temuan tersebut ke Aparat Penegak Hukum. Kami mendorong pemerintah daerah untuk menyelesaikan kewajiban ini sebelum batas waktu habis," tegas Andri.

Sebagian besar temuan berdampak pada keuangan berasal dari belanja modal, terutama proyek pembangunan infrastruktur, serta penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan kegiatan perjalanan dinas yang tidak sesuai aturan. Temuan terkait belanja modal meliputi kekurangan volume pekerjaan dan pengadaan barang serta jasa yang tidak sesuai spesifikasi. Dalam penggunaan Dana BOS, terdapat ketidaksesuaian alokasi dan realisasi anggaran.

BPK Perwakilan Sumatera Selatan berkomitmen untuk melakukan pengawasan berkelanjutan terhadap pengelolaan keuangan daerah, dengan harapan agar pengelolaan anggaran menjadi lebih efektif, efisien, dan transparan. Andri berharap pemerintah daerah semakin memperkuat pengelolaan keuangan mereka dan memperbaiki pengawasan internal untuk mencegah penyimpangan di masa depan.

"Dengan temuan ini, kami berharap setiap pemerintah daerah semakin meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran, sehingga potensi penyimpangan dapat diminimalisir dan pembangunan dapat berjalan lebih baik," pungkasnya. (*)

hasil temuan bpk, pemda se sumsel wajib kembalikan rp408 miliar ke kas negara                            palembang - badan pemeriksa keuangan (bpk) perwakilan provinsi sumatera selatan mengungkapkan bahwa total pengembalian dana ke kas negara dari pemeriksaan tahun anggaran 2023 mencapai lebih dari rp 408 miliar. temuan ini melibatkan 18 entitas pemerintahan, termasuk pemerintah provinsi sumatera selatan dan 17 kabupaten/kota.
kepala bpk perwakilan sumsel, andri yogama, menyampaikan bahwa jumlah pengembalian dana tahun ini mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. pada tahun 2022, nilai pengembalian dana tercatat sebesar rp 309 miliar, menunjukkan kenaikan lebih dari rp 100 miliar pada tahun 2023.
"temuan ini berupa pengembalian yang cukup besar. pada tahun 2023, yang harus dikembalikan ke kas daerah adalah rp 408 miliar. sebelumnya, pada tahun 2022 angkanya adalah rp 309 miliar," ujar andri dalam acara media workshop di kantor bpk sumsel, kamis, 5 september 2024.
andri juga memperkirakan bahwa angka pengembalian dana pada tahun depan mungkin akan meningkat lagi, seiring dengan penambahan jumlah auditor dan sampel pemeriksaan di berbagai entitas pemerintahan. dari total rp 408 miliar, baru sekitar rp 188 miliar yang telah disetorkan kembali. masih terdapat dana yang harus segera dikembalikan.
baca juga:kehadiran sekda oku di acara pasangan calon bupati timbulkan kritik dari inspektorat provinsi sumsel
baca juga:warga su palembang diduga terpapar mirip virus cacar monyet
bpk sumsel akan terus memantau proses pengembalian dana ini dan mendorong pemerintah daerah untuk menyelesaikan kewajiban mereka dalam waktu 60 hari. jika dana tidak dikembalikan sesuai waktu yang ditentukan, bpk akan meneruskan temuan tersebut ke aparat penegak hukum (aph).
"dalam aturan, setelah 60 hari batas waktu pengembalian, jika uang tersebut belum dikembalikan, kami bisa menyerahkan hasil temuan tersebut ke aparat penegak hukum. kami mendorong pemerintah daerah untuk menyelesaikan kewajiban ini sebelum batas waktu habis," tegas andri.
sebagian besar temuan berdampak pada keuangan berasal dari belanja modal, terutama proyek pembangunan infrastruktur, serta penggunaan dana bantuan operasional sekolah (bos) dan kegiatan perjalanan dinas yang tidak sesuai aturan. temuan terkait belanja modal meliputi kekurangan volume pekerjaan dan pengadaan barang serta jasa yang tidak sesuai spesifikasi. dalam penggunaan dana bos, terdapat ketidaksesuaian alokasi dan realisasi anggaran.
baca juga:tilep rp1,3 miliar, oktarina permatasari diperiksa lagi oleh polda sumsel
baca juga:kejari tetapkan 2 tersangka korupsi pemberian fasilitas kredit bank rp5,4 m
bpk perwakilan sumatera selatan berkomitmen untuk melakukan pengawasan berkelanjutan terhadap pengelolaan keuangan daerah, dengan harapan agar pengelolaan anggaran menjadi lebih efektif, efisien, dan transparan. andri berharap pemerintah daerah semakin memperkuat pengelolaan keuangan mereka dan memperbaiki pengawasan internal untuk mencegah penyimpangan di masa depan.
"dengan temuan ini, kami berharap setiap pemerintah daerah semakin meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran, sehingga potensi penyimpangan dapat diminimalisir dan pembangunan dapat berjalan lebih baik," pungkasnya. (*)

Tag

Share