6 Warga Kabupaten Lahat Pernah Dideportasi

Reporter: Eris Munandar |

Editor: Gus Munir |

Rabu , 26 Jun 2024 - 08:30

36 warga Lahat yang mencoba mengadu nasib ke negera tetangga, justru dideportasi dari Singapura antara 2020 hingga 2023.-Photo ist-Eris

Masyarakat diharapkan untuk tidak hanya mengandalkan janji manis tanpa memperhitungkan konsekuensi hukum yang dapat berdampak besar pada kehidupan pribadi dan keluarga mereka.

"Karena itu, memahami aturan dan ketentuan yang berlaku sebelum menjadi TKI atau TKW adalah langkah awal yang penting untuk menghindari masalah yang dapat mengakibatkan deportasi dan kendala hukum serius di masa depan," tegasnya.

Dengan demikian, keselamatan dan kesejahteraan para pekerja migran dapat lebih terjamin dalam menjalani pengalaman kerja di luar negeri.

"Ke depan, sosialisasi ke desa-desa dan kelurahan. akan kembali kita laksanakan, guna mencegah adanya warga yang menjadi pekerja migran namun lewat jalur yang tidak resmi," tukasnya.(gti)

6 warga kabupaten lahat pernah dideportasi                            lahat- tidaknya 36 warga lahat yang mencoba mengadu nasib ke negera tetangga, justru dideportasi dari singapura antara 2020 hingga 2023.
salah satu penyebab utamanya adalah kelalaian dalam pengurusan dokumen resmi.
seperti, kartu tanda penduduk (ktp) yang tidak sesuai dengan wilayah atau pengiriman yang tidak melalui saluran yang benar.
kepala dinas tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten lahat, mustofa nelson,menegaskan, pentingnya pemahaman yang matang sebelum memutuskan untuk bekerja di luar negeri.
"pekerja migran harus memastikan bahwa mereka memiliki semua dokumen yang diperlukan dan mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah," ujarnya, selasa (25/6).
baca juga:salurkan dua mobil pemadam kebakaran ke posko baru
baca juga:hut bhayangkara, polres oku timur lakukan bedah rumah 
mustofa juga menyoroti bahaya tergiur oleh iming-iming gaji besar dan proses cepat tanpa memperhatikan ketentuan resmi yang berlaku.
bagi masyarakat yang bermaksud menjadi tki atau tkw, salah satu persyaratan mutlak adalah memiliki rekomendasi resmi dari dinas tenaga kerja setempat.
ini tidak hanya untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan hukum, tetapi juga untuk melindungi diri mereka dari risiko deportasi dan masalah hukum lainnya di negara tujuan.
dalam situasi yang semakin kompetitif dan berisiko, pendampingan dari pihak yang berwenang.
baca juga:5 manfaat daun jambu biji untuk rambut
baca juga:larissa chou umumkan lahiran anak kedua
seperti dinas tenaga kerja dan perusahaan jasa tenaga kerja indonesia (pjtki) yang resmi adalah hal yang sangat dianjurkan.
masyarakat diharapkan untuk tidak hanya mengandalkan janji manis tanpa memperhitungkan konsekuensi hukum yang dapat berdampak besar pada kehidupan pribadi dan keluarga mereka.
"karena itu, memahami aturan dan ketentuan yang berlaku sebelum menjadi tki atau tkw adalah langkah awal yang penting untuk menghindari masalah yang dapat mengakibatkan deportasi dan kendala hukum serius di masa depan," tegasnya.
dengan demikian, keselamatan dan kesejahteraan para pekerja migran dapat lebih terjamin dalam menjalani pengalaman kerja di luar negeri.
baca juga:smpn 1 simpang raih piala bergilir gospel
baca juga:angka konsumsi ikan di oku timur meningkat
"ke depan, sosialisasi ke desa-desa dan kelurahan. akan kembali kita laksanakan, guna mencegah adanya warga yang menjadi pekerja migran namun lewat jalur yang tidak resmi," tukasnya.(gti)
baca juga:pantau langsung penyaluran bantuan pangan dari bulog
baca juga:desak polres oku timur tindak tegas pelanggaran pidana dan tempat hiburan