MK Menolak Jadwal Pilkada DImajukan, ini Alasannya

Reporter: Eris |

Editor: Gus munir |

Rabu , 06 Mar 2024 - 22:29

Sebagai informasi, MK menyatakan bahwa Pilkada 2024 harus dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan dalam UU Pilkada, yakni pada November 2024. -Photo ist-Eris

mk menolak jadwal pilkada dimajukan, ini alasannya                            jakarta- deputi hukum tpn ganjar-mahfud, todung mulya lubis mengapresiasi tiga putusan mahkamah konstitusi (mk).
adapun putusan mk yang dimaksudkan oleh todung, yaitu pertama, terkait jadwal pilkada 2024 yang menolak gugatan dimajukan jadwal pilkada serentak.
kemudian yang kedua, putusan mk terkait independensi jaksa agung dan aparat hukum lainnya dan ketiga, putusan mk terkait ambang batas parlemen.
kami mengapresiasi putusan mk, bahwa pilkada 2024 tetap berjalan di bulan november. seharusnya putusan itu bersifat final, ujar todung melalui keterangannya, rabu, 6 maret 2024.
sebagai informasi, mk menyatakan bahwa pilkada 2024 harus dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan dalam uu pilkada, yakni pada november 2024. 
baca juga:papdi minta kemenkes anjurkan vaksin jelang mudik lebaran
baca juga:jumlah pasien dbd di rsud martapura meningkat
hal itu dikarenakan agar tidak ada perubahan jadwal yang dapat mengganggu tahapan pilkada dan pemilu 2024. bahka ditegaskan oleh mk dalam putusan nomor 12/puu-xxii/2024.
kemudian, putusan kedua soal independensi jaksa agung. menurut todung, hal ini tersebut sangat penting dan seharusnya kejaksaan dan kepolisian memiliki peran yang independen. 
diketahui, dalam putusannya, mk menyebutkan pasal 20 undang-undang nomor 11 tahun 2021 tentang kejaksaan republik indonesia bertentangan dengan undang-undang dasar 45, terkait syarat jaksa agung. 
menurut mk, pengurus partai politik tidak bisa diangkat menjadi jaksa agung.
baca juga:penjual cilok meninggal dunia saat berjualan
baca juga:beri teguran pengendara tak pasang plat nomor kendaraan
mk menyebutkan pengurus partai politik yang akan diangkat menjadi jaksa agung harus lebih dulu berhenti dari kepengurusan parpol sekurang-kurangnya 5 tahun.
kemudian, todung juga mengapresiasi putusan mk terkait ambang batas parlemen. namun ia mengkhawatirkan zero treshold akan menambah jumlah partai di indonesia.
pasca reformasi, pemilu 1999 partai politiknya itu ada 48. dalam negara presidensil saya kira hal ini bisa menjadi masalah. ini yang perlu dikaji secara mendalam dan jernih," tandasnya.
mk juga telah mengabulkan sebagian gugatan uji materi perludem mengenai ketentuan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar 4 persen suara sah nasional yang diatur dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu.
baca juga:lansia-risti dominasi cjh sumsel
baca juga:tiga oknum bpn jadi tersangka kasus mafia tanah
dalam amar putusan nomor 116/puu-xxi/2023 yang dibacakan dalam sidang pleno pada kamis, 29 februari 2024 itu, mahkamah meminta dpr ri mengatur ulang besaran angka dan persentase ambang batas parlemen dalam undang-undang pemilu agar lebih rasional. *
baca juga:konsumsi ikan di banyuasin tinggi
baca juga:kurang 2 jam, bahan kebutuhan pokok habis diserbu warga

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi OKU EKSPRES 7 MARET 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan