BPJPH Resmi Jadi Lembaga Independen

Reporter: Eris Munandar |

Editor: Gus Munir |

Selasa , 29 Jul 2025 - 15:32

penandatanganan Berita Acara Serah Terima Likuidasi Entitas Akuntansi oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Kepala BPJPH Haikal Hassan. -Istimewa-

bpjph resmi jadi lembaga independen                            oku ekspres com- pengelolaan jaminan produk halal nasional kini memasuki fase baru. 
badan penyelenggara jaminan produk halal (bpjph), yang sebelumnya berada di bawah naungan kementerian agama, telah resmi berdiri sebagai lembaga independen.
transformasi kelembagaan ini ditandai dengan penandatanganan berita acara serah terima likuidasi entitas akuntansi antara menteri agama nasaruddin umar dan kepala bpjph haikal hassan di kantor kementerian agama, jakarta, pada selasa, 29 juli 2025.
langkah ini merupakan bagian dari upaya restrukturisasi birokrasi dan transformasi kelembagaan yang diusung oleh kabinet merah putih di bawah kepemimpinan presiden prabowo subianto.
baca juga:lembaga pendidikan dilarang terima siswa lebihi batas kuota
baca juga:bank indonesia buat lembaga baru pengelola pasar uang dan valuta
tujuannya adalah untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan industri halal, baik di dalam negeri maupun secara global.
“semakin hebat seorang anak melampaui orang tuanya, maka semakin besar pula rasa syukur dan kebanggaan kita kepada allah,” ujar menag nasaruddin dalam sambutannya. 
ia menekankan, meskipun bpjph telah berdiri sendiri, hubungan kerja sama dan sinergi dengan kementerian agama akan terus terjalin erat.
"bagi kami, bpjph adalah anak yang tumbuh dalam rumah besar kemenag. kami akan selalu terbuka untuk mendukung kapan pun diperlukan," imbuhnya.
baca juga:dpr ri apresiasi kinerja dan penguatan kelembagaan bpip
baca juga:lembaga pendidikan dilarang terima siswa lebihi batas kuota
sementara itu, kepala bpjph haikal hassan menyatakan komitmennya untuk terus melanjutkan agenda besar penguatan sistem jaminan halal dengan pendekatan baru yang lebih fleksibel dan adaptif. 
ia menyebut kementerian agama tetap menjadi mitra strategis utama meskipun secara kelembagaan telah terpisah.
“kementerian agama adalah satu-satunya institusi yang tidak akan pernah kami tinggalkan. hubungan kami telah melekat dalam sejarah, bukan sekadar administratif,” ujar pria yang dikenal dengan sapaan babe haikal.
bpjph, lanjutnya, kini tengah bersiap untuk mengambil peran lebih besar dalam mendukung visi presiden prabowo menjadikan indonesia sebagai pusat industri halal global. 
sektor-sektor yang menjadi fokus antara lain makanan dan minuman, pariwisata halal, kosmetik, serta keuangan syariah.
baca juga:lembaga pendidikan dilarang terima siswa lebihi batas kuota
baca juga:bank indonesia buat lembaga baru pengelola pasar uang dan valuta
“kami akan meningkatkan kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, serta memperkuat sistem digital demi membangun ekosistem halal yang inklusif dan kompetitif. 
indonesia tidak cukup hanya menjadi konsumen, tetapi juga harus menjadi produsen utama produk halal dunia,” tegas haikal.
acara peresmian tersebut turut dihadiri oleh sekjen kemenag kamaruddin amin, kepala biro keuangan ahmad hidayatullah, dan sekretaris utama bpjph muhammad aqil irham. 
dalam keterangannya, kamaruddin menyatakan dukungan penuh pemerintah terhadap proses transformasi ini.
ia menegaskan, pelepasan bpjph sebagai lembaga mandiri bukanlah akhir, melainkan awal dari penguatan perannya dalam mendukung peta jalan industri halal nasional.
baca juga:dpr ri apresiasi kinerja dan penguatan kelembagaan bpip
baca juga:lembaga pendidikan dilarang terima siswa lebihi batas kuota
termasuk sebagai bagian dari program 100 hari pemerintahan prabowo yang menempatkan ekonomi syariah dan layanan jaminan halal sebagai prioritas reformasi layanan publik.
bpjph sendiri dibentuk pada tahun 2017 berdasarkan undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. 
lembaga ini mulai beroperasi penuh sejak oktober 2019 dan bertugas memastikan sertifikasi halal berjalan secara terintegrasi di seluruh indonesia.
pada awalnya, proses sertifikasi halal berada di tangan majelis ulama indonesia (mui). 
namun, dengan implementasi uu jph, peran bpjph difokuskan sebagai regulator utama, sementara mui tetap berwenang dalam pemberian fatwa kehalalan produk.
baca juga:bank indonesia buat lembaga baru pengelola pasar uang dan valuta
baca juga:dpr ri apresiasi kinerja dan penguatan kelembagaan bpip
dalam lima tahun terakhir, bpjph telah mencetak berbagai pencapaian, seperti menerbitkan jutaan sertifikat halal, memperluas digitalisasi layanan, serta menjalin kemitraan dengan ratusan lembaga pemeriksa halal (lph) dan pelaku umkm. 
salah satu terobosan unggulannya adalah program sertifikasi halal gratis (sehati) yang menjadi bagian dari kebijakan prioritas nasional. (r15)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi OKU EKSPRES 31 JULI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan