RUU KUHAP Disahkan Masuk Prolegnas 2025

Reporter: Eris Munandar |

Editor: Gus Munir |

Selasa , 08 Jul 2025 - 18:21

Komisi III DPR RI resmi menetapkan Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) sebagai bagian dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2025. -Istimewa-

JAKARTA - OKU EKSPRES COM- Komisi III DPR RI resmi menetapkan Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) sebagai bagian dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2025.

RUU ini menjadi pembaruan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang telah berlaku lebih dari 44 tahun.

Penetapan ini sesuai dengan Surat Keputusan DPR RI Nomor 64/DPR RI/1/2024-2025 yang menetapkan RUU tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1981 sebagai prioritas.

Komisi III DPR RI telah melakukan serangkaian tahapan sejak keputusan internal tanggal 23 Oktober 2024 hingga kini.

BACA JUGA:Harno Bungkam Soal Aliran Dana

Komisi III juga telah menyerap masukan dari 56 pihak, terdiri dari para ahli, akademisi, organisasi advokat, praktisi hukum, mahasiswa, hingga berbagai kelompok masyarakat.

"Jumlah 56 pihak yang menyampaikan aspirasi kepada Komisi III sebelum dimulainya pembahasan Undang-Undang ini merupakan rekor baru," kata Ketua Komisi III DPR Habiburokhman dalam rapat, Selasa 8 Juli 2025.

RUU KUHAP ini telah disampaikan DPR RI kepada Presiden RI melalui surat No. B/2651/LG01/02/2025, dan Presiden telah merespons dengan menunjuk perwakilan pemerintah untuk membahasnya melalui surat No. R-19/Pres/03/2025.

Habiburokhman menyatakan bahwa penyusunan RUU KUHAP merupakan langkah penting dalam menciptakan supremasi hukum nasional dan mewujudkan sistem peradilan pidana yang profesional serta akuntabel.

"Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang telah berlaku lebih dari 44 tahun tentu memerlukan penyempurnaan secara komprehensif. Dinamika hukum dan sosial, perubahan peraturan, putusan MK, hingga konvensi internasional menjadi alasan mendesak perlunya pembaruan," jelasnya.

Salah satu tujuan utama revisi KUHAP adalah menjawab tantangan dalam penegakan hukum modern dan mendorong keadilan restoratif.

ruu kuhap disahkan masuk prolegnas 2025                            jakarta - oku ekspres com- komisi iii dpr ri resmi menetapkan rancangan undang-undang tentang hukum acara pidana (ruu kuhap) sebagai bagian dari program legislasi nasional (prolegnas) prioritas tahun 2025. 
ruu ini menjadi pembaruan atas undang-undang nomor 8 tahun 1981 yang telah berlaku lebih dari 44 tahun.
penetapan ini sesuai dengan surat keputusan dpr ri nomor 64/dpr ri/1/2024-2025 yang menetapkan ruu tentang perubahan atas uu no. 8 tahun 1981 sebagai prioritas. 
komisi iii dpr ri telah melakukan serangkaian tahapan sejak keputusan internal tanggal 23 oktober 2024 hingga kini.
baca juga:sakip cerminan akuntabilitas publik
baca juga:harno bungkam soal aliran dana
komisi iii juga telah menyerap masukan dari 56 pihak, terdiri dari para ahli, akademisi, organisasi advokat, praktisi hukum, mahasiswa, hingga berbagai kelompok masyarakat. 
"jumlah 56 pihak yang menyampaikan aspirasi kepada komisi iii sebelum dimulainya pembahasan undang-undang ini merupakan rekor baru," kata ketua komisi iii dpr habiburokhman dalam rapat, selasa 8 juli 2025.
ruu kuhap ini telah disampaikan dpr ri kepada presiden ri melalui surat no. b/2651/lg01/02/2025, dan presiden telah merespons dengan menunjuk perwakilan pemerintah untuk membahasnya melalui surat no. r-19/pres/03/2025.
habiburokhman menyatakan bahwa penyusunan ruu kuhap merupakan langkah penting dalam menciptakan supremasi hukum nasional dan mewujudkan sistem peradilan pidana yang profesional serta akuntabel.
baca juga:luka maut tiga polisi akibat ditembak, kopda bazarsah didakwa pasal berlapis
baca juga:asn rsud prabumulih menghilang tanpa jejak sejak desember 2024
"undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang kuhap yang telah berlaku lebih dari 44 tahun tentu memerlukan penyempurnaan secara komprehensif. dinamika hukum dan sosial, perubahan peraturan, putusan mk, hingga konvensi internasional menjadi alasan mendesak perlunya pembaruan," jelasnya.
salah satu tujuan utama revisi kuhap adalah menjawab tantangan dalam penegakan hukum modern dan mendorong keadilan restoratif. 
habiburokhman mencontohkan kasus-kasus seperti pencurian kecil oleh masyarakat miskin yang saat ini tetap harus diproses hukum karena keterikatan pada kuhap lama.
"itulah mengapa hakim dalam kasus nenek minah menangis ketika menjatuhkan vonis, karena hati nuraninya menolak, tetapi kuhap mengharuskan beliau memberikan hukuman," ujarnya.
baca juga:finn dicke latihan bareng rafael struick, sinyal gabung timnas indonesia?
baca juga:shayne pattynama resmi gabung klub liga thailand, buriram united
revisi kuhap ini juga diarahkan untuk memperkuat hak-hak warga negara, memperbesar peran advokat, serta menjamin proses hukum yang tidak retributif.
habiburokhman berjanji rapat pembahasan revisi undang-undang tentang kitab hukum acara pidana (rkuhap) akan dilakukan transparan. dia menegaskan, rapat ruu kuhap akan digelar di kompleks parlemen, bukan di lokasi lain seperti hotel.
"enggak ada cerita kita (rapat) di hotel atau di apa. ya kita di sini semua supaya bisa diikuti oleh masyarakat. karena perangkat live streamingnya itu lebih maksimal di sini pak," katanya.
sementara itu, wakil ketua dpr ri adies kadir mendukung percepatan pembahasan ruu kuhap. 
baca juga:lagu
baca juga:tissa biani naikkan berat badan 5 kg demi peran di film 
ia menekankan pentingnya sinkronisasi dengan kuhp baru yang akan berlaku mulai 1 januari 2026.
"kita kan inginkan kuhap ini bisa cepat selesai, karena ini kan hukum acara pidananya yang harus disesuaikan dengan kuhp baru. selain itu juga harus menyesuaikan dengan kondisi sekarang, termasuk memasukkan konsep restorative justice," kata adies kadir.
lebih lanjut, adies menyebut ada dua ruu lainnya yang bergantung pada penyelesaian kuhap, yaitu ruu kepolisian dan ruu perampasan aset.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran OKU EKSPRES 9 JULI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan