Kadin PUPR dan Kabag Humas DPRD di Banyuasin Jadi Tersangka

Reporter: Eris Munandar |

Editor: Gus Munir |

Senin , 17 Feb 2025 - 18:10

Kasus ini melibatkan dana sebesar Rp3 miliar yang bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023.-Photo: istimewa-Eris

Potensi Kerugian Keuangan Negara adalah sebesar, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 825.100.000.- (Delapan Ratus Dua Puluh Enam Juta Seratus Ribu Rupiah).

" Tim Penyidik Pidsus Kejati Sumsel tentu saja akan terus mendalami alat bukti terkait dengan keterlibatan pihak lain yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya, " Jelasnya.

Lebih jelas Aspisus menjelaskan Modus Operandi tersangka dalam pengerjaan 4 kegiatan dengan nilai Pagu Rp 3 Miliar tersebut yakni pekerjaan-pekerjaan tersebut tidak selesai dan tidak sesuainya dengan Surat Perjanjian Kontrak.

Hal tersebut disebabkan karena adanya perbuatan KKN berupa suap (Comitmen Fee) dan atau gratifikasi serta pengkondisian atau pengaturan pemenang lelang oleh tersangaka AMR selalu Kabag Humas dan Protokol Setwan DPRD Prov. Sumsel, bersama-sama dengan Kepala Dinas PUPR Kab. Banyuasin APR dan Pihak Pemenang lelang WAF

kadin pupr dan kabag humas dprd di banyuasin jadi tersangka                             palembang - kejaksaan tinggi (kejati) sumatera selatan menetapkan tiga tersangka dalam kasus gratifikasi atau penyuapan terkait kegiatan pembangunan di dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat (pupr) kabupaten banyuasin.
kasus ini melibatkan dana sebesar rp3 miliar yang bersumber dari apbd provinsi sumatera selatan tahun anggaran 2023.
pembangunan tersebut meliputi pembangunan kantor lurah, pengecoran jalan, dan pembuatan saluran drainase di kelurahan keramat raya, kecamatan talang kelapa.
asisten tindak pidana khusus (aspidsus) kejati sumsel, umaryadi sh mh, mengatakan sumber dana sumber dana pembangunan tersebut berasal dari keuangan bersifat khusus kepada kabupaten banyuasin dari apbd provinsi sumatera selatan tahun anggaran 2023, dengan pagi anggaran sebesar rp 3 miliar untuk 4 kegiatan.
baca juga:perketat pengawasan lpg 3 kg
baca juga:nakes terima pembayaran tpp perdana
"uang tersebut dianggarkan untuk pembangunan kantor lurah, pengecoran jalan rt, dan pembuatan saluran drainase di kelurahan keramat raya kecamatan talang kelapa, " katanya.
adapun dalam penyidikan, tim penyidik telah mengumpulkan alat bukti dan barang bukti sehingga berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan menetapkan tiga orang tersangka.
"para tersangka yang ditetapkan yakni apr selaku kepala dinas pupr kabupaten banyuasin dan amr selaku kepala bagian hubungan masyarakat dan protokol pada sekretariat dprd provinsi sumatera selatan," katanya
kemudian satu tersangka dari pihak pengembang yakni waf selaku wakil direktur cv.hk mulai tanggal 26 februari 2015 sampal dengan 21 februari 2022.
baca juga:cara mudah merebus kacang hijau empuk dan tidak pecah untuk bubur lezat
baca juga:6 tips memasak kerang hijau agar lezat dan tanpa bau amis
lanjut aspidsus, kedua tersangka yakni apr dan waf selanjutnya akan di tahan selama 20 hari kedepan di rutan pakjo. 
"sementara tersangka amr ini 3 kali sudah mangkir saat pemanggilan secara patut, tapi saat ini sudah diamankan oleh tim di pondok indah jakarta, dan selanjutnya akan diterbangkan ke palembang selasa (18/2) guna menjalani masa penahanan 20 hari kedepan, " jelasnya
potensi kerugian keuangan negara adalah sebesar, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar rp. 825.100.000.- (delapan ratus dua puluh enam juta seratus ribu rupiah).
" tim penyidik pidsus kejati sumsel tentu saja akan terus mendalami alat bukti terkait dengan keterlibatan pihak lain yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya, " jelasnya.
baca juga:4 tips memasak cumi agar tidak alot, dapatkan tekstur empuk dan lezat!
baca juga:bahaya konsumsi cokelat berlebihan bagi anak, orangtua wajib waspada!
lebih jelas aspisus menjelaskan modus operandi tersangka dalam pengerjaan 4 kegiatan dengan nilai pagu rp 3 miliar tersebut yakni pekerjaan-pekerjaan tersebut tidak selesai dan tidak sesuainya dengan surat perjanjian kontrak.
hal tersebut disebabkan karena adanya perbuatan kkn berupa suap (comitmen fee) dan atau gratifikasi serta pengkondisian atau pengaturan pemenang lelang oleh tersangaka amr selalu kabag humas dan protokol setwan dprd prov. sumsel, bersama-sama dengan kepala dinas pupr kab. banyuasin apr dan pihak pemenang lelang waf