DPR Minta Ujian Nasional Tidak Bebani Siswa

Reporter: Eris Munandar |

Editor: Gus Munir |

Kamis , 02 Jan 2025 - 20:07

Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjafudian memberikan sejumlah catatan terkait kebijakan terbaru yang disebut mengembalikan ujian nasional (UN).-Photo: istimewa-Eris

"Kebijakan ini harus mencerminkan kebutuhan masyarakat dan dunia pendidikan, bukan sekadar menggantikan AN tanpa dasar yang jelas."\

Lebih lanjut, ia menyinggung teknis pelaksanaan UN yang perlu mengantisipasi berbagai kendala dan kecurangan.

"Pemerintah juga harus memastikan distribusi soal berjalan lancar, khususnya di wilayah 3T, serta mengatasi isu kebocoran soal yang sering terjadi," cetusnya.

Dalam hal ini, Hetifah mengatakan, pemerintah perlu memastikan infrastruktur pendidikan yang memadai di seluruh wilayah, termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

"Selain itu, alokasi anggaran harus direncanakan secara matang. Sebagai catatan, penggantian UN dengan Asesmen Nasional (AN) sebelumnya juga dilakukan dengan pertimbangan efisiensi anggaran," terangnya.

"Kami akan terus mengawal kebijakan ini agar diterapkan secara efektif, efisien, dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat," pungkasnya.*

dpr minta ujian nasional tidak bebani siswa                            jakarta - ketua komisi x dpr ri hetifah sjafudian memberikan sejumlah catatan terkait kebijakan terbaru yang disebut mengembalikan ujian nasional (un).
ia menekankan pentingnya memastikan kebijakan yang akan dikeluarkan benar-benar berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan di indonesia, bukan justru menambah beban siswa, guru, dan sistem pendidikan nasional.
"kebijakan ini harus dibangun melalui dialog terbuka dengan para guru, siswa, orang tua, dan akademisi. partisipasi aktif dari para pemangku kepentingan ini akan memastikan bahwa kebijakan un tidak hanya menjadi keputusan sepihak, tetapi juga mencerminkan kebutuhan nyata dunia pendidikan," tutur hetifah dalam keterangannya, kamis, 2 januari 2025.
oleh karena itu, ia mendorong pengembangan sistem penilaian yang lebih holistik.
baca juga:biaya haji 2025 berpeluang ditekan di bawah rp 90 juta
baca juga:mk hapuskan presidential threshold 20 persen, apa itu?
"penilaian tidak boleh hanya berfokus pada hasil tes, tetapi juga mencakup aspek perkembangan karakter dan kompetensi siswa secara keseluruhan," tandasnya. 
ia pun mengingatkan kembali pada pengalaman sebelumnya, di mana un kerap menimbulkan tekanan psikologis bagi siswa, bahkan orang tua.
maka dari itu, lanjutnya, sangat penting untuk menyediakan program pendampingan dan pelatihan yang membantu siswa menghadapi un tanpa rasa cemas berlebihan.
di samping itu, ia juga menegaskan bahwa kebijakan un harus relevan dengan perkembangan kurikulum dan sistem pendidikan nasional.
baca juga:inflasi pada tahun 2024 turun
baca juga:bayi perempuan di banyuasin dibuang disawah
"kami berharap bahwa un dapat menjadi bagian dari visi pendidikan yang konsisten, bukan sekadar perubahan kebijakan yang mengikuti pergantian menteri," lanjutnya.
di samping itu, ia menegaskan pentingnya evaluasi kebijakan secara berkala untuk menilai efektivitas un dalam mencapai tujuan pendidikan nasional.
"kebijakan ini harus mencerminkan kebutuhan masyarakat dan dunia pendidikan, bukan sekadar menggantikan an tanpa dasar yang jelas."\
lebih lanjut, ia menyinggung teknis pelaksanaan un yang perlu mengantisipasi berbagai kendala dan kecurangan.
baca juga:pastikan pkb tidak alami kenaikan
baca juga:doa di tahun baru, shin tae-yong ingin bawa timnas lolos piala dunia 2026
"pemerintah juga harus memastikan distribusi soal berjalan lancar, khususnya di wilayah 3t, serta mengatasi isu kebocoran soal yang sering terjadi," cetusnya.
dalam hal ini, hetifah mengatakan, pemerintah perlu memastikan infrastruktur pendidikan yang memadai di seluruh wilayah, termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3t).
"selain itu, alokasi anggaran harus direncanakan secara matang. sebagai catatan, penggantian un dengan asesmen nasional (an) sebelumnya juga dilakukan dengan pertimbangan efisiensi anggaran," terangnya. 
"kami akan terus mengawal kebijakan ini agar diterapkan secara efektif, efisien, dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat," pungkasnya.*

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi OKU EKSPRES 3 JANUARI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan