Pemerintah Tetap Diminta Anggarkan Gaji Honorer

Reporter: Gus Munir |

Editor: Dedi Okes |

Jumat , 20 Dec 2024 - 08:05

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB), Rini Widyantini. -Foto: MenPANRB-Gus munir

pemerintah tetap diminta anggarkan gaji honorer                            jakarta - penyelesaian masalah pegawai honorer belum tuntas pada tahun ini. oleh karena itu, menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (menpanrb), rini widyantini, melalui surat nomor b/5993/m sm.01.00/2024 yang dikeluarkan pada 12 desember 2024, meminta agar pejabat pembina kepegawaian (ppk) di instansi pusat dan daerah menganggarkan gaji untuk pegawai non-asn atau honorer.
menpanrb mengungkapkan bahwa pemerintah pusat dan daerah harus memastikan adanya anggaran untuk membayar gaji honorer yang sedang menjalani proses seleksi hingga mereka diangkat menjadi asn pppk. 
"pemerintah pusat maupun pemda harus tetap menganggarkan gaji bagi pegawai non-asn yang sedang mengikuti proses seleksi hingga diangkat menjadi asn pppk," ungkap rini.
anggaran tersebut dapat digunakan untuk membayar gaji pppk paruh waktu, dan alokasi anggaran ini harus dipisahkan dari belanja pegawai.
baca juga:optimalkan pembiayaan kur untuk petani kopi
baca juga:5 tips jitu untuk amankan rumah saat liburan akhir tahun
jumlah anggaran untuk pppk paruh waktu disesuaikan dengan kemampuan masing-masing pemda. 
"besarannya disesuaikan dengan kemampuan pemda. nantinya saat pemda punya kemampuan anggaran, pppk paruh waktu ini diangkat otomatis ke penuh waktu," imbuhnya.
jika pemda memiliki anggaran yang cukup, pppk paruh waktu akan diangkat menjadi pppk penuh waktu secara otomatis.
menpanrb juga menegaskan bahwa tidak akan ada pemutusan hubungan kerja (phk) terhadap honorer, karena gaji honorer tetap dialokasikan pada tahun 2025. 
baca juga:pilih camilan sehat, jaga mood dan produktivitas sepanjang hari!
baca juga:dean ijssel de schepper ingin bela timnas indonesia
honorer yang tidak memperoleh formasi pada 2024 akan diangkat sebagai pppk paruh waktu.
“honorer yang tidak mendapat formasi pada 2024 diangkat menjadi pppk paruh waktu,” tambah rini.
sebelumnya, menpanrb berharap seluruh honorer yang terdaftar di database bkn maupun non-database bkn dapat beralih status menjadi pppk, meskipun sebagian akan menjadi pppk paruh waktu. 
instansi pusat dan daerah diminta untuk memberikan kesempatan kepada honorer dalam database bkn yang tidak memenuhi syarat pada seleksi pppk 2024 tahap 1, agar mereka bisa mengikuti seleksi pada tahap 2.
baca juga:alami gegar otak ringan, justin hubner terancam tak bisa main di piala aff 2024
baca juga:dewi perssik tak terlalu mikirkan soal asmara
jika jumlah formasi tidak mencukupi untuk seluruh peserta seleksi pppk 2024, maka instansi diminta untuk mengakomodasi honorer tersebut menjadi pppk paruh waktu. 
pemerintah menargetkan 1,7 juta honorer dalam database bkn akan diangkat menjadi asn melalui seleksi pppk 2024.
honorer yang tidak terdaftar di database bkn juga diberi kesempatan untuk mengikuti seleksi pppk 2024 guna mengisi formasi pppk penuh waktu yang masih kosong. 
namun, jika formasi penuh waktu sudah terisi, baik honorer yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar di database bkn akan dialihkan menjadi pppk paruh waktu.
baca juga:siti badriah kehilangan salahsatu janin kembarnya
baca juga:warga kesal, lama antre stok bio solar habis
dengan kebijakan ini, honorer yang mendaftar seleksi pppk 2024 dipastikan akan tetap aman. mengenai penggajian, pppk paruh waktu akan menerima gaji yang lebih rendah dibandingkan dengan pppk penuh waktu. jika pemda memiliki anggaran yang cukup, pppk paruh waktu akan diangkat menjadi pppk penuh waktu. (*)