SEKAYU - Program bantuan senilai Rp25 juta per Kepala Keluarga (KK) yang diusulkan oleh calon Bupati Musi Banyuasin (Muba) nomor urut 02, Toha Tohet, menuai banyak kritik.
Bagindo Togar, pengamat politik dari Sumatera Selatan, menilai program ini terlalu ambisius dan dapat menyebabkan defisit pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Muba.
"Jika diasumsikan ada 100 ribu KK di Muba, maka dana yang dibutuhkan untuk merealisasikan program ini bisa mencapai Rp2,5 triliun. Angka ini jauh melampaui kapasitas APBD Muba yang hanya sebesar Rp4,2 triliun. Rencana ini sangat tidak realistis dan terkesan gegabah," ujar Bagindo seperti dilansir sumateraekspres.co.id, 2 November 2024.
Bagindo menambahkan bahwa jika program ini tetap dilaksanakan, Pemerintah Kabupaten Muba berpotensi mengalami defisit signifikan yang akan menghambat pelaksanaan program strategis lainnya.
BACA JUGA:Hyundai dan Masa Depan Teknologi Hidrogen melalui Konsep Mobil FCEV INITIUM
BACA JUGA:Google Umumkan Android 16 Akan Dirilis Lebih Cepat
Menurutnya, hal ini menunjukkan bahwa kandidat tersebut kurang memahami manajemen anggaran dan cenderung menggunakan pendekatan populis demi meraih dukungan.
Dalam debat publik yang berlangsung pada Kamis malam, terlihat kualitas pemahaman masing-masing kandidat, termasuk pada isu pendidikan dan pemerintahan.
Bagindo menyoroti bahwa masyarakat bisa menilai sendiri perbedaan tersebut. Terutama ketika salah satu pasangan calon tampak kesulitan memahami istilah-istilah terkait demokrasi dan kesetaraan gender.
Momen yang cukup mencolok terlihat ketika Toha Tohet tampak kewalahan menjawab beberapa pertanyaan dan bahkan meminta wakilnya, Rohman, untuk menjelaskan mengenai permasalahan infrastruktur jalan.
BACA JUGA:Banjir Bandang di Spanyol Merenggut Ratusan Nyawa, Valencia dan Sekitarnya Alami Kerusakan Parah
BACA JUGA:Gunung Fuji Tak Bersalju Hingga Akhir Oktober, Pecahkan Rekor 130 Tahun
Meski begitu, pada pertanyaan tentang demokrasi lokal yang diajukan oleh panelis Rudi Kurniawan, Toha menunjukkan antusiasme.
Yakni dengan mengusulkan gagasan “kontrol publik” melalui kunjungan rutin ke rumah-rumah warga setiap bulan.
Namun, rencana ini menuai pro dan kontra. Banyak pihak khawatir pendekatan ini dapat mengancam kebebasan berekspresi dan prinsip demokrasi.