Upaya Penyelesaian Masalah Pertanahan dari Hulu ke Hilir
BOGOR - Pelatihan Sertifikasi Hakim Pertanahan dan Tata Ruang yang pertama kali diadakan atas kolaborasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Mahkamah Agung resmi ditutup pada Rabu (16/10/2024).
Dari 80 peserta, sebanyak 78 hakim berhasil lulus dalam pelatihan yang bertujuan mengatasi permasalahan pertanahan dan tata ruang dari hulu hingga hilir.
Sekjen Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana, menyebut pelatihan ini sebagai langkah penting untuk meminimalisir konflik agraria serta memperkuat tata ruang dan pengendaliannya.
Pelatihan yang berlangsung sejak 27 September hingga 16 Oktober 2024 ini melibatkan 138 tahapan yang menguji peserta dari aspek disiplin, keaktifan, evaluasi, hingga praktik kasus.
BACA JUGA:Viral Pengasuh Beri Anak Obat Steroid agar Nafsu Makan dan Gemuk
BACA JUGA:Ada Aja, Beli Dexlite Pakai Kupon Warga Minta SPBU Ditutup
Menurut Suyus Windayana, program ini diharapkan mampu memberikan kepastian hukum terkait tanah serta meningkatkan keadilan bagi masyarakat. Selain itu, kolaborasi antara ATR/BPN dan Mahkamah Agung diharapkan mampu menekan pergerakan mafia tanah.
Pentingnya pelatihan ini juga diakui Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan Mahkamah Agung, Syamsul Arief. Ia berharap hakim yang telah mengikuti pelatihan ini memiliki visi yang berpihak pada keadilan, khususnya dalam menangani sengketa pertanahan.
Dengan demikian, putusan hakim di masa mendatang diharapkan mampu menjadi solusi, bukan menambah masalah.
Metode blended learning yang diterapkan dalam pelatihan ini melibatkan kombinasi pembelajaran mandiri dan tatap muka. Para peserta mendapatkan materi dari Pejabat Tinggi Kementerian ATR/BPN dan para praktisi di bidang hukum pertanahan.
BACA JUGA:Harga Ayam Broiler Naik di Pasaran
BACA JUGA:Tol Bayung Lencir - Tempino Mulai Ramai
Selain itu, 10 peserta dengan nilai terbaik juga diberikan penghargaan atas prestasinya selama mengikuti pelatihan.
Einstein Al Makarima Mohammad, Kepala PPSDM Kementerian ATR/BPN, menekankan bahwa pelatihan ini juga merupakan bentuk transformasi digital dalam penegakan hukum pertanahan.