JAKARTA- Presiden Joko Widodo yang akan lengser pada 20 Oktober 2024 turut beri komentar terkait terbukanya PDI-Perjuangan masuk kabinet Presiden Terpilih Prabowo Subianto.
Eks Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan, susunan menteri akan diatur atau menjadi pilihan seorang presiden terpilih.
Siapa-siapa yang akan menjabat posisi kabinet pemerintahan baru, Prabowo punya hak prerogatif. Bahkan Jokowi menyarankan wartawan bertanya langsung kepada Prabowo.
"Ditanyakan kepada presiden terpilih. Kewenangan itu hak prerogatif presiden," jelasnya seusai bertemu dengan Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Sabtu, 21 September 2024.
BACA JUGA:ATR/BPN dan KPK Tindaklanjuti Perjanjian Kerja Sama
BACA JUGA:Pilot Susi AIr Philip Mark Mehrtens Segera Dijemput
Sebelumnya ramai diperbincangkan, Prabowo dan Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum PDI-P akan melakukan pertemuan.
Pertemuan itu sedang direncanakan. Kuat dugaan Prabowo ingin mengajak PDI-P untuk bergabung dalam pemerintahannya.
Sinyal itu bergeming ketika Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa keputusan apakah partainya bergabung atau tidak, ada di tangan Megawati.
Hasto menyebut keputusan PDI-P masuk kabinet Prabowo atau tidak akan terlihat setelah Kongres partai pada 2025.
BACA JUGA:Kemarau Landa Daerah di Sumsel
BACA JUGA:Pemilik Sumur Minyak Ilegal Ditangkap
Disebutkan, dalam kongres PDI-P 2025, Megawati akan memberikan pidato dan sikapnya terhadap pemerintahan Prabowo.
"Terkait dengan keputusan strategis tentang posisi PDI-Perjuangan dalam pemerintahan ke depan, kemudian setelah memberikan mandat kepada Ketua Umum PDI-Perjuangan Ibu Megawati Soekarnoputri dan kongres akan dilaksanakan tahun 2025," bebernya.
Pada kongres PDI-P nanti, tanda-tandanya dapat dilihat jika Prabowo diundang dan hadir, boleh jadi PDI-P akan melepas status partai oposisi.