JAKARTA - Putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep, terancam dilengserkan dari posisi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Hal ini disebabkan oleh ketidakjelasan laporan terkait dugaan gratifikasi penggunaan pesawat jet pribadi yang diterima Kaesang dari seorang pengusaha asal Singapura, yang hingga kini belum dilaporkannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Publik telah memberikan perhatian serius kepada siapa pun penyelenggara negara atau pegawai negeri yang diduga terlibat dalam korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Mereka meminta informasi tersebut disampaikan kepada KPK," ujar Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus, pada Senin, 9 September 2024.
BACA JUGA:3 Paslon Gubernur DKI Jakarta Dinyatakan Lolos Tes Kesehatan
BACA JUGA:2 Pasangan Calon Bupati OKU Timur 2024 Selesaikan Jalani Tes Kesehatan
Petrus juga mengungkapkan bahwa ada laporan masyarakat yang diajukan ke KPK terkait dugaan KKN yang melibatkan Kaesang Pangarep, Bobby Nasution, Kahiyang Ayu, serta Presiden Jokowi dalam sejumlah kasus, termasuk jabatan Jokowi sebagai Presiden.
Dugaan terbaru melibatkan gratifikasi penggunaan jet pribadi Gulfstream G650ER oleh Kaesang dan istrinya, Erina Gudono, untuk perjalanan ke Amerika Serikat, yang diperkirakan menghabiskan biaya lebih dari Rp8 miliar. Namun, laporan ini tampaknya diabaikan oleh KPK.
"Publik mendesak agar Kaesang dan Erina memberikan klarifikasi terkait penggunaan jet pribadi tersebut, apakah ada hubungan bisnis antara pemilik jet dengan keluarga Presiden atau dengan Walikota Solo saat itu, Gibran Rakabuming Raka, atau murni terkait bisnis pribadi Kaesang," jelas Petrus.
BACA JUGA:PKS Bantah Pernyataan Anies Soal Partai Tersandera Kekuasaan
BACA JUGA:Usung Misi EMASS Untuk 4 Lawang, HBA-Henny Resmi Daftarkan Diri ke KPU
Ketidakresponan Kaesang terhadap desakan publik, terutama dalam hal pemberantasan KKN, dinilai merugikan PSI sebagai partai yang dipimpinnya.
"Sebagai ketua umum dan anak Presiden, Kaesang tidak memberikan contoh yang baik atau suri teladan serta pendidikan politik yang sehat kepada masyarakat," tutup Petrus. (*)