JAKARTA - Menanggapi situasi Papua, Pengamat Milter, Khairul Fahmi, menekankan bahwa solusi terhadap masalah Papua haruslah komprehensif dan lintas sektor.
"Pemerintah jelas sudah meyakini bahwa masalah Papua harus diselesaikan dengan cara-cara yang komprehensif dan lintas sektor," ungkap Khairul saat dihubungi, Minggu 21 April 2024.
Dalam konteks ini, Khairul menegaskan bahwa penyelesaian masalah Papua tidak bisa semata-mata dibebankan kepada TNI dan Polri.
"Artinya, penyelesaian masalah Papua mestinya tidak bisa dibebankan dan memang bukan tanggungjawab TNI dan Polri semata," ucapnya.
Meskipun begitu, Khairul menegaskan bahwa melibatkan TNI dan Polri tetaplah penting, meskipun dengan penekanan pada pendekatan dialog dan pendekatan lunak.
BACA JUGA:Eko Patrio Maju Bakal Cawagub DKI?
BACA JUGA: 5 Anggota Polda Metro Ditangkap
"Sebenarnya ini bukan berarti pemerintah tidak boleh lagi melibatkan TNI dan Polri dalam penyelesaian masalah Papua," jelasnya.
"Pendekatan keras dilakukan oleh TNI terhadap kelompok separatis. Sedangkan Polri, fokus saja pada penanganan pelaku kejahatan, pengacau keamanan dan pengganggu ketertiban umum," lanjutnya.
Khairul juga menyoroti perubahan dalam peran TNI yang diungkapkan oleh Panglima TNI.
"Perubahan nama yang disampaikan oleh Panglima TNI itu menurut saya menunjukkan harapan adanya distribusi peran yang lebih relevan," katanya.
BACA JUGA:Penumpang Sempat Berhamburan Keluar, Bus Dihantam Kereta Api
BACA JUGA:Macet Hingga 50 KM, Turunkan Alat Berat
Namun, Khairul menegaskan bahwa penanganan masalah Papua tidak bisa semata-mata berdasarkan pendekatan militer.
"Bagaimanapun sejauh ini kita sudah bisa melihat dengan gamblang bahwa aksi-aksi kelompok bersenjata di Papua ini ditujukan bukan sekadar untuk mengganggu keamanan melainkan dengan tujuan memisahkan diri dari Indonesia," ujarnya. "Artinya, itu adalah gerakan separatis bersenjata," tambahnya.