PALEMBANG - Angka kemiskinan di Kota Palembang cenderung turunnya lambat. Berdasarkan angka kemiskinan sepanjang 20 tahun terakhir, penurunan hanya berkisar 6 persen dari 16,6 persen pada tahun 2005 menjadi 10,48 persen di tahun 2022.
Pj Wali Kota Palembang, Drs H Ratu Dewa MSi mengatakan penyelesaian permasalahan kemiskinan ekstrem memang menjadi tantangan Kota Palembang dan harus secara bersama-sama.
Jadi penuntasannya tidak bisa sendiri-sendiri, tapi keroyokan dan programnya juga tak bisa hanya dari satu sektor atau mengandalkan satu OPD saja, katanya, kemarin (20/4).
Menurutnya pengentasan kemiskinan harus menyasar banyak sektor, seperti pendidikan, infrastruktur, dan lain sebagainya. Sehingga kalau polanya keroyokan dan ketersediaan anggaran mendukung InsyaAllah akan cepat teratasi, ujarnya.
BACA JUGA:Kapolres OKi Bakal Tindak Tegas Oknum Anggota Jajarannya Diduga Pemakai Narkoba
BACA JUGA:Manfaat Sarapan Sebelum Berangkat Sekolah
Kepala Bappeda Litbang Kota Palembang, Harrey Hadi MS menjelaskan angka kemiskinan di Kota Palembang sudah dilakukan cascading berupa pemetaan terhadap angka kemiskinan yang harus turun di bawah satu digit.
Ada beberapa tolak ukur yang perlu dipenuhi setiap OPD dan ini juga mesti diselaraskan dengan program yang disusun bersama, jelasnya.
Sebab kadang program yang disusun tidak selaras dengan outcome yang diinginkan, misalnya salah lokasi, tidak tepat sasaran sehingga menimbulkan bias.
Kalau kita fokus, lokasinya jelas dan lokusnya memang di tempat masyarakat miskin, intervensi masuk semua stakeholder serta seluruh sektor masuk, maka angka kemiskinan dan pengangguran pasti turun, ujarnya.
BACA JUGA:Resep Risol Mayo yang Lezat dan Gurih
BACA JUGA:Nilai Wong
Ditargetkan dalam 5 tahun pertama dapat menurun ke satu digit.
Namun dengan syarat tadi komitmen pemimpin, Kepala OPD melakukan kolaborasi yang kuat dan memperhatikan lokus yang menjadi kantong kemiskinan, pungkasnya. (*)
BACA JUGA:Perdana, Unbara Gelar Reuni Akbar Siap Majukan Pendidikan di OKU