"Atau pemerintah pusat bisa juga membuat aturan terkait standarisasi gaji dan tunjangan dewan sehingga tidak kesenjangan antar daerah," tambahnya.
Adib menilai isu ini berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap DPRD maupun pemerintah daerah jika tidak dikelola dengan baik.
"Persepsi publik penting. Walaupun secara persentase belanja DPRD kecil dibandingkan total APBD, angkanya tetap terlihat besar bagi masyarakat. Karena itu DPRD harus lebih aktif menjelaskan ke publik, lebih transaparan dan partisipatif," urainya.
BACA JUGA:DPRD OKU Segera Panggil Bupati dan Direktur PDAM
BACA JUGA:Dituding Provokator, PGKMI Minta Kapolres Klarifikasi Aksi Ricuh DPRD OKU
Adib melanjutkan, fokus utama seharusnya bukan hanya soal nominal. Tetapi juga bagaimana kinerja DPRD dan transparansi anggaran.