Perjuangkan Guru Honorer Diangkat PPPK

MUARADUA - Pemerintah Kabupaten OKU Selatan telah mengadakan rapat pembahasan mengenai langkah-langkah untuk mengangkat Guru Honorer menjadi ASN PPPK di Aula Gedung Guru Kabupaten OKU Selatan pada Minggu, 12 Mei 2024.

Dalam rapat tersebut, Asisten III, Drs. Herman Azedi SKM MM, menjelaskan bahwa Pemkab OKU Selatan akan berusaha sebaik mungkin untuk memperjuangkan nasib Guru Honorer agar dapat diangkat menjadi PPPK. 

“Salah satu langkah yang akan diambil adalah dengan mengalokasikan formasi pada seleksi Calon ASN,” kata Herman Azedi.

Namun, Asisten III menekankan bahwa proses pengangkatan guru honorer harus mengikuti aturan dan mekanisme yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

BACA JUGA:Bantah Ngintip di SPBU Toilet Wanita

BACA JUGA:Jukir Liar Paksa Bayar Jadi Sorotan Komisi E

Ketua PGRI Kabupaten OKU Selatan, H Harsono SPd, juga menyampaikan apresiasi atas perhatian Pemkab OKU Selatan dalam menangani masalah ini.

"Kami mengapresiasi kesempatan ini untuk berdiskusi dengan Pemerintah Daerah dan perwakilan FGPPNS P3 TP Nusantara dari Palembang. Kami berharap dapat menemukan solusi agar guru honorer di OKU Selatan dapat diangkat menjadi CPNS PPPK," ujar Harsono.

Sementara itu, Hasna S. Pd, selaku Ketua Nusantara FGPPNS P3 TP Palembang, menyampaikan bahwa forum ini bertujuan untuk memberikan dukungan kepada para guru honorer dalam menghadapi tes dan seleksi CPNS PPPK.

"Forum FGPPNS P3 TP ini dibentuk untuk mendukung dan memperjuangkan para guru honorer di seluruh Indonesia agar dapat diangkat sebagai ASN PPPK. Kami berharap Pemerintah Daerah dapat mendukung mereka dalam mengikuti tes CPNS PPPK dan menyediakan formasi yang dibutuhkan," ucapnya.

BACA JUGA:Janji Sanksi Tegas Kepada PO Bus

BACA JUGA:469.781 Jiwa Dilindungi Asuransi Kematian

Kepala BKPSDM OKU Selatan, Eva Nirwana, SP., MM, menegaskan bahwa pihaknya akan terus berupaya maksimal dan mematuhi petunjuk dari Pemerintah Pusat dalam proses pengangkatan guru honorer menjadi PPPK. 

"Kami akan terus mengikuti petunjuk dan arahan dari Pemerintah Pusat dalam proses pengusulan pengangkatan guru honorer menjadi PPPK," pungkasnya. (*)