RUU Pilkada DPR-Pemerintah Terlalu 'Bau Amis' Bagi Masyarakat

Reporter: Eris Munandar |

Editor: Gus Munir |

Jumat , 23 Aug 2024 - 21:42

Revisi Undang-Undang (RUU) Pilkada terlalu bau amis bagi masyarakat. Hal ini yang menjadi penyebab bola panas di tengah bergejolaknya isu politik jelang Pilkada 2024 secara serentak.-Photo ist-Eris

Abdul Fikchar menjelaskan, keputusan saat ini ada di tangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk merancang PKPU khusus Pilkada 2024.

Menurutnya Peraturan KPU (PKPU) jelang pendaftaran Pilkada 2024 pada 27 Agustus 2024, harus diatur menyesuaikan UU Pilkada yang lama dan putusan MK yang terakhir.

BACA JUGA:Akal-akalan

"Karena perubahan ketentuan oleh MK tidak selalu harus diikuti dengan perubahan UU, jadi bunyi putusan MK itu menggantikan ketentuan UU," timpalnya.

Melalui Wakil DPR RI Sufmi Dasco Ahmad RUU Pilkada akhirnya dibatalkan pasca aksi solidaritas dari mahasiswa, buruh dan elemen masyarakat lain berlangsung di depan gedung DPR RI, Kamis, 22 Agustus 2024.

Dasco menjelaskan bahwa pengesahan yang semula akan dilakukan pada saat itu, urung dilakukan karena anggota atau peserta rapat paripurna sebagain besar tidak hadir.

Dengan menimbang itu, Dasco menegaskan bahwa DPR memastikan membatalkan pengesahan RUU Pilkada yang sebelumnya direvisi bersama pemerintah, Rabu, 21 Agustus 2024.

Sehingga, kata Dasco, pada saat proses pendaftaran calon kepada daerah untuk Pilkada 2024 di KPU pada 27 Agustus 2024, dikembalikan menggunakan Undang-Undang Nomor 60 yang sudah menjadi putusan MK.

"Oleh karenanya pada saat pendaftaran Pilkada pada tgI 27 Agustus nanti yang akan berlaku adalah keputusan JR MK yang mengabulkan gugatan Partai Buruh dan Partai Gelora," ungkapnya.

Perjuangan mahasiswa, buruh dan elemen masyarakat lainnya bisa dibilang membuahkan hasil. DPR mengklaim telah mendengarkan aspirasi rakyat dan menimbang kembali pengesahan tersebut.

Setidaknya, kata Dasco, UU Pilkada yang menjadi putusan MK terbaru menjadi acuan untuk Pilkada 2024 serentak. Meskipun kata dia, perubahan ini akan sangat berdampak dengan peta politik antar partai di daerah.*

ruu pilkada dpr-pemerintah terlalu 'bau amis' bagi masyarakat                            jakarta- pengamat politik dan hukum abdul fikchar hadjar menyebut revisi undang-undang (ruu) pilkada terlalu bau amis bagi masyarakat. hal ini yang menjadi penyebab bola panas di tengah bergejolaknya isu politik jelang pilkada 2024 secara serentak.
putusan mahkamah konstitusi (mk)mahkamah konstitusi (mk) nomor 60 terkait perubahan ambang batas pendaftaran dan minimal usia 30 tahun calon kepala daerah (cakada), direspons kilat oleh badan legislasi (baleg) dpr dan pemerintah.
dpr dan pemerintah menganulir ketentuan ambang batas pendaftaran cakada seperti untuk pilkada jakarta, di mana partai politik yang memiliki dpt suara 7,5% saat pileg lalu berhak mendaftarkan tanpa harus berkoalisi.
pun begitu, calon kepala daerah 30 tahun dinyatakan sah hanya saat pada pendaftaran, bukan saat pelantikan menjadi kepala daerah tertentu, juga ditolak oleh dpr dan pemerintah.
baca juga:ratusan anak stm geruduk kantor kpu ri
baca juga:menteri ahy: harus diyakinkan tidak ada masalah
dpr dan pemerintah justru merevisi kembali putusan mk bahwa ambang batas pendaftaran partai politik untuk pencalonan cakadanya minimal memiliki 20% suara dan 25% kursi di dprd.
dan mengasahkan bagi calon kepada daerah dengan batas usia 30 tahun saat pelantikan. menurut majelis wali amanat universitas trisakti itu, ruu pilkada ini sudah barang pasti menyulut kemarahan rakyat.
sehingga, abdul fikchar menyarankan kepada dpr, ruu pilkada dibatalkan saja. katanya, biarlah kpu merancang putusan mk tersebut dengan sebaik-baiknya
"pasti akan menyulutkan kemarahan rakyat. jadi sebaiknya perubahan uu pilkada itu dibatalkan saja," jelasnya kepada disway.id, dikutip jumat, 23 agustus 2024.
baca juga:hendak antarkan air untuk padamkan kebakaran, mobil tangki bpbd oku tabrak pengendara bentor hingga tewas
baca juga:kompor meledak! rumah panggung di baturaja terbakar, harta benda ludes 
ia melanjutkan, masyarakat sudah paham dengan situasi politik saat ini. sehingga publik mencium bau amis dari ruu pilkada ini tak lain hanya untuk menguntungkan salah satu pihak saja.
"karena masyarakat mencium bau amis dari arah perubahan itu untuk meloloskan dan menguntungkan pihak tertentu yang berkaitan dengan penguasa exciting," jelasnya.
abdul fikchar menjelaskan, keputusan saat ini ada di tangan komisi pemilihan umum (kpu) untuk merancang pkpu khusus pilkada 2024.
menurutnya peraturan kpu (pkpu) jelang pendaftaran pilkada 2024 pada 27 agustus 2024, harus diatur menyesuaikan uu pilkada yang lama dan putusan mk yang terakhir.
baca juga:akal-akalan
baca juga:terima ganti rugi rp64,984 miliar
"karena perubahan ketentuan oleh mk tidak selalu harus diikuti dengan perubahan uu, jadi bunyi putusan mk itu menggantikan ketentuan uu," timpalnya.
melalui wakil dpr ri sufmi dasco ahmad ruu pilkada akhirnya dibatalkan pasca aksi solidaritas dari mahasiswa, buruh dan elemen masyarakat lain berlangsung di depan gedung dpr ri, kamis, 22 agustus 2024.
dasco menjelaskan bahwa pengesahan yang semula akan dilakukan pada saat itu, urung dilakukan karena anggota atau peserta rapat paripurna sebagain besar tidak hadir.
dengan menimbang itu, dasco menegaskan bahwa dpr memastikan membatalkan pengesahan ruu pilkada yang sebelumnya direvisi bersama pemerintah, rabu, 21 agustus 2024.
baca juga:rsup mohammad hoesin rujukan pemeriksaan kesehatan bacakada
baca juga:nekat sepeda motor kades dipreteli
sehingga, kata dasco, pada saat proses pendaftaran calon kepada daerah untuk pilkada 2024 di kpu pada 27 agustus 2024, dikembalikan menggunakan undang-undang nomor 60 yang sudah menjadi putusan mk.
"oleh karenanya pada saat pendaftaran pilkada pada tgi 27 agustus nanti yang akan berlaku adalah keputusan jr mk yang mengabulkan gugatan partai buruh dan partai gelora," ungkapnya.
perjuangan mahasiswa, buruh dan elemen masyarakat lainnya bisa dibilang membuahkan hasil. dpr mengklaim telah mendengarkan aspirasi rakyat dan menimbang kembali pengesahan tersebut.
setidaknya, kata dasco, uu pilkada yang menjadi putusan mk terbaru menjadi acuan untuk pilkada 2024 serentak. meskipun kata dia, perubahan ini akan sangat berdampak dengan peta politik antar partai di daerah.*
baca juga:redmi watch 5 active siap mengguncang pasar india dengan fitur canggih dan daya tahan baterai 18 hari
baca juga:oppo find x8 dan x8 pro, spesifikasi menggoda, siap hadir dengan fitur canggih dan desain elegan!