112 Pasangan di OKU Timur Resmi Disahkan dalam Sidang Isbat Nikah Terpadu 2025

OKU EKSPRES.COM - Sebanyak 112 pasangan mengikuti Sidang Isbat Nikah Terpadu Zona II yang digelar di halaman Kantor Camat Madang Suku II pada Kamis (20/11/2025). 

Program ini bertujuan memberikan kepastian hukum bagi pasangan yang sebelumnya menikah secara agama namun belum tercatat dalam administrasi negara.

Kegiatan tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Pengadilan Agama Martapura, Pemerintah Kabupaten OKU Timur, dan Kementerian Agama OKU Timur. 

Pelaksanaan berlangsung tertib dan khidmat, serta dihadiri oleh Wakil Bupati OKU Timur H.M. Adi Nugraha Purna Yudha, S.H., bersama jajaran Forkopimda, termasuk perwakilan Kejaksaan Negeri, Polres OKU Timur, Kodim 0403, dan Puslatpur OKU Timur.

BACA JUGA:Kemenag Segera Gelar Sidang Isbat

BACA JUGA:Sidang Isbat Idul Adha Digelar 7 Juni

Ketua Pengadilan Agama Martapura, Irfan, menekankan pentingnya proses isbat nikah sebagai perlindungan hak keluarga peserta.

“Sebanyak 112 perkara berhasil diselesaikan hari ini. Itu berarti ada 112 keluarga yang membutuhkan legalitas negara demi masa depan anak-anak mereka, mulai dari pendidikan, administrasi kependudukan, hak waris, hingga kepastian status sosial,” ujarnya.

Irfan menambahkan bahwa melalui program terpadu ini, negara hadir untuk membantu pasangan yang belum memiliki pencatatan pernikahan resmi agar mendapatkan pengakuan hukum yang sah.

“Kegiatan ini memastikan warga dapat melengkapi dokumen kependudukan sekaligus memperoleh kepastian hukum atas pernikahan mereka,” tegasnya. Ia juga mengapresiasi dukungan Pemkab OKU Timur dan Kementerian Agama dalam menyukseskan pelaksanaan isbat nikah terpadu tahun 2025.

BACA JUGA:Puasa Jatuh Pada 12 Maret, Hasil Sidang Isbat

BACA JUGA:119 Pasang Ikuti Sidang Isbat Nikah

Sementara itu, Humas PA Martapura, Ibnu Iyadh, S.H., M.H., menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud komitmen lembaga peradilan untuk menghadirkan layanan yang lebih mudah dijangkau masyarakat.

“Sinergi Pengadilan Agama, Pemerintah Daerah, Kementerian Agama, serta perangkat kecamatan dan desa adalah langkah nyata menuju peradilan yang melayani. Ini sejalan dengan agenda reformasi Mahkamah Agung untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, berbiaya ringan, dan berkeadilan,” jelasnya.