Abdi Irawan Bantah Inisiatif, Sebut Ada Perintah Atasan

Reporter: Gus Munir |

Editor: Eris Munandar |

Minggu , 28 Sep 2025 - 23:16

Suasana sidang kasus dugaan korupsi di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan. -Sumeks.co-

Berdasarkan audit Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Kejaksaan Tinggi Sumsel, kerugian negara akibat praktik tersebut mencapai Rp913.875.134.

Atas dasar itu, terdakwa dijerat Pasal 12 huruf (f) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

Dakwaan alternatif juga diajukan melalui Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 serta Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tipikor.

Rizal menegaskan, pihaknya akan terus mendorong agar keterlibatan pihak lain dibuka di persidangan. Ia menilai kliennya tidak layak menjadi satu-satunya yang dipersalahkan dalam kasus ini.

“Kami tidak ingin hanya klien kami yang dikorbankan, sementara aktor intelektualnya lolos dari jerat hukum,” ucapnya.

Kasus ini diprediksi menjadi perhatian publik, sebab eksepsi yang akan dibacakan berpotensi menyeret nama pejabat aktif di Pemkab OKU Selatan.

Jika dugaan itu terbukti, perkara ini bisa menjadi salah satu skandal korupsi terbesar di OKU Selatan dalam beberapa tahun terakhir.

abdi irawan bantah inisiatif, sebut ada perintah atasan                            oku eskpres.com - sidang kasus dugaan korupsi di dinas pemuda dan olahraga (dispora) kabupaten ogan komering ulu (oku) selatan memasuki tahap baru. 
mantan kepala dispora, abdi irawan, melalui tim kuasa hukumnya menyatakan siap menolak dakwaan jaksa penuntut umum (jpu) dengan mengajukan eksepsi atau nota keberatan.
dikutip dari sumeks.co, kuasa hukum terdakwa, rizal syamsul sh mh, menegaskan bahwa eksepsi tersebut akan dibacakan dalam sidang senin (29/9/2025). 
menurutnya, dakwaan jpu tidak memberikan gambaran menyeluruh terkait dugaan korupsi yang menjerat kliennya.
baca juga:diduga korupsi, kepala dinas dan kabid dispora oku selatan ditahan kejaksaan
baca juga:kejari oku selatan tetapkan kabid dispora sebagai tersangka
rizal mengungkapkan, berdasarkan berita acara pemeriksaan (bap), pemotongan anggaran di dispora bukanlah inisiatif abdi irawan. 
ia menyebut kebijakan pemotongan sebesar 30 persen merupakan instruksi dari atasan.
“praktik itu bermula sejak rapat koordinasi pada tahun 2023. saat itu kepala bpkad, yang kini menjabat sebagai sekretaris daerah oku selatan, menyampaikan pesan dari bupati agar setiap opd menyisihkan 30 persen dari pagu anggaran,” jelas rizal, minggu (28/9/2025).
ia menilai adanya indikasi keterlibatan pejabat lain di lingkup pemkab oku selatan. namun, nama-nama yang diduga memberi instruksi tersebut tidak dimunculkan dalam surat dakwaan jpu.
baca juga:dispora oku beri bantuan kepada 35 orang wirausaha pemula
baca juga:tegaskan penyidikan kasus dugaan korupsi di dispora oku selatan berlanjut
dalam dakwaannya, jpu menyebut abdi irawan melakukan penyalahgunaan anggaran dengan menarik sebagian dana dari sejumlah kegiatan di dispora. 
dana tersebut, menurut jpu, tidak dipertanggungjawabkan dan dipakai untuk kepentingan pribadi, sehingga berdampak pada tersendatnya berbagai program kepemudaan dan olahraga di daerah tersebut.
berdasarkan audit aparat pengawasan internal pemerintah (apip) kejaksaan tinggi sumsel, kerugian negara akibat praktik tersebut mencapai rp913.875.134. 
atas dasar itu, terdakwa dijerat pasal 12 huruf (f) jo pasal 18 uu nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor yang telah diubah dengan uu nomor 20 tahun 2001. 
baca juga:mantan kadin bakal ajukan justice collaborator di kasus korupsi kegiatan dispora oku selatan
baca juga:amankan lima cap toko di kantor dispora oki
dakwaan alternatif juga diajukan melalui pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 serta pasal 3 jo pasal 18 uu tipikor.
rizal menegaskan, pihaknya akan terus mendorong agar keterlibatan pihak lain dibuka di persidangan. ia menilai kliennya tidak layak menjadi satu-satunya yang dipersalahkan dalam kasus ini.
“kami tidak ingin hanya klien kami yang dikorbankan, sementara aktor intelektualnya lolos dari jerat hukum,” ucapnya.
kasus ini diprediksi menjadi perhatian publik, sebab eksepsi yang akan dibacakan berpotensi menyeret nama pejabat aktif di pemkab oku selatan. 
baca juga:dispora dorong pemuda oku untuk berinovasi terbarukan
baca juga:dispora oku sukses gelar seleksi pemuda pelopor tingkat kabupaten
jika dugaan itu terbukti, perkara ini bisa menjadi salah satu skandal korupsi terbesar di oku selatan dalam beberapa tahun terakhir.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran OKU EKSPRES 3 OKTOBER 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan