Minta Seragam ke OPD, Komisi III DPRD OI Ngaku Khilaf

Reporter: Eris Munandar |

Editor: Gus Munir |

Rabu , 17 Sep 2025 - 21:55

permohonan permintaan bantuan baju seragam untuk anggota Komisi III DPRD Kabupaten Ogan Ilir dan staff jajaran. Bagian kop surat jelas dituliskan DPRD Kabupaten Ogan Ilir tertanggal 15 September 2025-Istimewa-

Ia menyebut, sesuai yang diatur di tata tertib dan peraturan yang lebih tinggi pun memang diatur tentang seragam anggota DPRD. Seperti pakaian dinas harian, lapangan dan sebagainya. "Tetapi bukan berarti setiap tahun semua pakaian dinas itu dibuatkan. Tetapi misalkan, tahun ini akan dibuatkan satu jenis ini, tahun kedua satu jenis ini, begitu," jelas Edwin.

Disinggung mengenai apakah anggaran di DPRD Ogan Ilir kurang, sampai anggota komisi III meminta bantuan seragam ke OPD. "Bukan kurang, tapi rasanya cukup," jawab Edwin.

BACA JUGA:Kolaborasi Dengan Banyak OPD

Ketua Badan Kehormatan DPRD OI, Sofian ali mengatakan, setelah mendapat informasi dari pimpinan, pihaknya langsung mengundang Ketua komisi III. "Kami meminta tenggang waktu untuk pendalaman dan mempelajari secara teorologi isi surat tersebut, jadi mungkin akan kami panggil lagi hari senin depan," ujar Sofian.

Badan kehormatan akan melihat terlebih dahulu dan mempelajari sejauh mana pelanggaran yang dilakukan dalam kasus tersebut. "Nantilah kita lihat, apa nanti sangsinya, belum bisa kita putuskan," sebutnya.

Sementara itu Wakil Bupati Ogan Ilir, Ardani menanggapi bahwa sebenarnya dari DPRD biasanya sudah disediakan untuk pembuatan seragam. "Aku bahkan tidak percaya soal kabar itu, mudah-mudahan itu cuma isu. Tapi nanti kita cari tau dulu seperti apa kejelasannya. Soal meyalahi atau tidak, aku no komen," pungkas Ardani.

Surat permohonan bantuan seragam tersebut ditujukan kepada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR) Ogan Ilir. Selain surat permohonan, juga dilampirkan juga lembaran 15 daftar nama dan ukuran baju dari anggota serta staff komisi III DPRD Ogan Ilir.

Diketahui, dinas PUPR merupakan salah satu mitra OPD dari komisi III DPRD Ogan Ilir. Saat dihubungi, kepala dinas PUPR, Ruslan belum merespon konfirmasi akan hal tersebut.

minta seragam ke opd, komisi iii dprd oi ngaku khilaf                            sumsel-oku ekspres.com -komisi iii dprd kabupaten ogan ilir, diduga meminta bantuan baju seragam ke salah satu organisasi perangkat daerah (opd) di kabupaten ogan ilir. kabar itu beredar di media sosial dan jejaring digital disertasi dengan poto sepucuk surat permohonan. dikirim dari komisi iii dprd kabupaten ogan ilir kepada salah satu opd di lingkungan pemkab ogan ilir. 
isi surat tersebut tentang permohonan permintaan bantuan baju seragam untuk anggota komisi iii dprd kabupaten ogan ilir dan staff jajaran. bagian kop surat jelas dituliskan dprd kabupaten ogan ilir tertanggal 15 september 2025, ditandatangani oleh ketua komisi iii dprd kabupaten ogan ilir, arif fahlevi, s.e.
adapun perihal surat tersebut, permohonan bantuan baju seragam komisi iii. dimana menurut keterangan di dalam surat tersebut, seragam itu untuk seragam kantor. 
pada surat tersebut dituliskan, dengan hormat dengan ini, saya menyampaikan permohonan bantuan baju seragam anggota dprd komisi iii dan staff komisi iii dprd kabupaten ogan ilir. baju seragam kantor yang sangat diperlukan untuk meningkatkan keseragaman dalam menjalankan tugas sehari-hari. 
baca juga:seru! balap karung antar opd warnai perayaan hut ri ke-80 di oku selatan
baca juga:bapperida oku selatan dorong opd tingkatkan akuntabilitas keuangan
oleh karena itu, kami sangat mengharapkan bantuan dari kepala dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten ogan ilir provinsi sumatera selatan untuk membantu kami memenuhi kebutuhan baju serayam tersebut. 
demikian surat permohonan ini kami sampukan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. diakhiri dengan tanda tangan dan nama jelas ketua komisi iii dprd kabupaten ogan ilir, arif fahlevi. 
menanggapi hal itu, ketua dprd ogan ilir, edwin cahya putra memohon maaf atas kabar yang beredar tersebut. disampaikannya usai rapat paripurna dprd ogan ilir, rabu (17/9). 
"saya atas nama ketua dan seluruh anggota dprd kabupaten ogan ilir memohon maaf atas apa yang telah terjadi. kemarin kita tau kabar itu mulai beredar di media sosial. saya langsung berkoordinasi ke badan kehormatan dprd oi. meminta untuk segera menindaklanjuti," ujar edwin didampingi ketua komisi iii, arif keuanga. 
baca juga:kopda bazarsah pengelola judi sabung ayam dituntut pidana mati, peltu lubis 6 tahun
baca juga:seluruh kepala opd di lahat jalani tes urine 
lanjut edwin, dari badan kehormatan sekilas telah menggali informasi dari yang bersangkutan, ketua komisi iii, arif fahlevi. "beliau mengakui ini sebagai sesuatu kekhalifahan. lebih lanjut badan kehormatan yang akan memproses," sebut edwin. 
meski begitu, pihaknya mengapresiasi fahlevi karena secara gentle mengakui ini sebagai sesuatu kekhilafan. edwin menyebut, secara regulasi hal ini diakuinya sebagai hal yang tidak dibenarkan. maka berikutnya tetap akan berproses di badan kehormatan dprd. "sangsinya seperti apa, kita ikuti saja nanti regulasi yang ada," kata edwin. 
ia menyebut, sesuai yang diatur di tata tertib dan peraturan yang lebih tinggi pun memang diatur tentang seragam anggota dprd. seperti pakaian dinas harian, lapangan dan sebagainya. "tetapi bukan berarti setiap tahun semua pakaian dinas itu dibuatkan. tetapi misalkan, tahun ini akan dibuatkan satu jenis ini, tahun kedua satu jenis ini, begitu," jelas edwin. 
disinggung mengenai apakah anggaran di dprd ogan ilir kurang, sampai anggota komisi iii meminta bantuan seragam ke opd. "bukan kurang, tapi rasanya cukup," jawab edwin. 
baca juga:ajak opd berperan aktif gali dan kelola potensi retribusi yang dimiliki
baca juga:kolaborasi dengan banyak opd
ketua badan kehormatan dprd oi, sofian ali mengatakan, setelah mendapat informasi dari pimpinan, pihaknya langsung mengundang ketua komisi iii. "kami meminta tenggang waktu untuk pendalaman dan mempelajari secara teorologi isi surat tersebut, jadi mungkin akan kami panggil lagi hari senin depan," ujar sofian. 
badan kehormatan akan melihat terlebih dahulu dan mempelajari sejauh mana pelanggaran yang dilakukan dalam kasus tersebut. "nantilah kita lihat, apa nanti sangsinya, belum bisa kita putuskan," sebutnya. 
sementara itu wakil bupati ogan ilir, ardani menanggapi bahwa sebenarnya dari dprd biasanya sudah disediakan untuk pembuatan seragam. "aku bahkan tidak percaya soal kabar itu, mudah-mudahan itu cuma isu. tapi nanti kita cari tau dulu seperti apa kejelasannya. soal meyalahi atau tidak, aku no komen," pungkas ardani. 
surat permohonan bantuan seragam tersebut ditujukan kepada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (pupr) ogan ilir. selain surat permohonan, juga dilampirkan juga lembaran 15 daftar nama dan ukuran baju dari anggota serta staff komisi iii dprd ogan ilir. 
baca juga:beberapa opd alami penurunan skor sakip, diminta tingkatkan kinerja
baca juga:hari pertama kerja, lakukan apel hingga rapat dengan opd
diketahui, dinas pupr merupakan salah satu mitra opd dari komisi iii dprd ogan ilir. saat dihubungi, kepala dinas pupr, ruslan belum merespon konfirmasi akan hal tersebut.