Menteri Nusron Wajibkan Masyarakat Bertindak

Reporter: Eris Munandar |

Editor: Gus Munir |

Kamis , 07 Aug 2025 - 22:06

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, saat memimpin Pencanangan GEMAPATAS 2025 di Lapangan Bola Desa Candingasinan, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Kamis (07/08/2025).-Istimewa-

Cakupan Nasional GEMAPATAS 2025

Berikut wilayah yang melaksanakan GEMAPATAS secara serentak:

Jawa Tengah: Purworejo, Banjarnegara, Kebumen, Wonosobo

Jawa Timur: Blitar, Jombang, Lumajang, Malang, Pamekasan

Jawa Barat: Bogor I & II, Cianjur, Cirebon, Pangandaran, Sukabumi, Tasikmalaya

Riau: Kuantan Singingi, Kepulauan Meranti

Sumatra Selatan: Banyuasin, Pagar Alam

Kalimantan Barat: Ketapang

Kalimantan Selatan: Tabalong

Kalimantan Timur: Kutai Kartanegara

Acara nasional ini turut dihadiri Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Virgo Eresta Jaya, pejabat tinggi Kementerian ATR/BPN, Kepala Kanwil BPN se-wilayah Jawa dan Sumatra, serta Forkopimda Jateng dan DIY.

menteri nusron wajibkan masyarakat bertindak                            purworejo - oku ekspres com- semua yang punya sertipikat wajib pasang patok. seruan tegas ini disampaikan menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional (atr/bpn), nusron wahid, saat memimpin pencanangan gemapatas 2025 di lapangan bola desa candingasinan, kabupaten purworejo, jawa tengah, kamis (07/08/2025).
gerakan masyarakat pemasangan tanda batas (gemapatas) ini dilaksanakan serentak di 23 kabupaten/kota di 8 provinsi sebagai bagian dari upaya nasional memperkuat kepastian hukum atas tanah dan mencegah konflik pertanahan, khususnya konflik fisik.
tanah yang tidak dipatok bisa dengan mudah dicaplok. gemapatas adalah gerakan sadar hukum untuk lindungi hak milik rakyat, ujar menteri nusron dengan nada serius.
menurut nusron, patok tanah harus dipasang oleh pemilik lahan yang telah bersertifikat. patok dapat berbahan kayu, beton, atau besi, namun yang terpenting adalah batas tanah ditandai secara fisik dan disepakati secara musyawarah dengan pemilik tanah tetangga untuk menghindari perselisihan.
baca juga:ketua komisi ii dpr ri apresiasi langkah konkret kementerian atr/bpn
baca juga:lima pilar sebagai rujukan strategi kementerian atr/bpn
mengatasi konflik tanah sejak dari akar
menteri nusron menguraikan dua jenis konflik yang sering terjadi: konflik yuridis yang disebabkan oleh dokumen ganda seperti letter c, dan konflik fisik yang muncul karena batas tanah yang tidak jelas atau hanya mengandalkan pohon atau gundukan tanah sebagai penanda alami.
gemapatas adalah bentuk preventif. kalau semua masyarakat pasang patok, maka peluang konflik bisa ditekan sebelum sengketa terjadi, jelasnya.
dukungan pemprov jawa tengah
gubernur jawa tengah ahmad luthfi mendukung penuh langkah kementerian atr/bpn. ia menyebutkan bahwa semua kepala daerah di wilayahnya telah diarahkan untuk mensosialisasikan dan mendorong pemasangan patok hingga ke tingkat desa.
patok kecil, dampak besar. sosialisasi harus jalan. saya sudah minta bupati perintahkan camat dan kepala desa untuk kawal pelaksanaan gemapatas ini, ujar luthfi.
baca juga:sekjen kementerian atr/bpn minta jajaran percepat penyelesaian program direncanakan
baca juga:menteri atr/bpn nusron wahid lantik 79 pejabat, tegaskan semangat nasionalisme dan sistem karier berbasis meri
cakupan nasional gemapatas 2025
berikut wilayah yang melaksanakan gemapatas secara serentak:
jawa tengah: purworejo, banjarnegara, kebumen, wonosobo
jawa timur: blitar, jombang, lumajang, malang, pamekasan
jawa barat: bogor i & ii, cianjur, cirebon, pangandaran, sukabumi, tasikmalaya
riau: kuantan singingi, kepulauan meranti
sumatra selatan: banyuasin, pagar alam
kalimantan barat: ketapang
kalimantan selatan: tabalong
kalimantan timur: kutai kartanegara
baca juga:wamen atr/bpn paparkan lima strategi menuju predikat sakip a
baca juga:menteri atr/bpn tegaskan: tanah indonesia tak bisa dimiliki asing
acara nasional ini turut dihadiri dirjen survei dan pemetaan pertanahan dan ruang virgo eresta jaya, pejabat tinggi kementerian atr/bpn, kepala kanwil bpn se-wilayah jawa dan sumatra, serta forkopimda jateng dan diy.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi OKU EKSPRES 8 AGUSTUS 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan