Realiasai Pajak Rendah, Gandeng Polisi dan PolPP

MUARADUA - Dalam usaha meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kewajiban membayar Pajak Bumi Bangunan (PBB), Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) OKU Selatan telah bekerjasama dengan Dinas Polisi Pamong Praja (Pol-PP) untuk melaksanakan pelatihan PBB. 

Pernyataan ini disampaikan pada Kamis, 08 Februari 2024, oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah OKU Selatan, Drs H Linkulin MM melalui Kabid Penetapan dan Keberatan, Eko Wahyudi ST.

Eko menyampaikan bahwa kesadaran masyarakat terkait pembayaran Pajak Bumi Bangunan masih rendah, mengakibatkan realisasi pajak tahun 2023 hanya mencapai 75 persen dari target sebesar 2,8 Miliar. 

Meskipun terjadi peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, kesenjangan yang signifikan masih ada. 

BACA JUGA:Warga Binaan Lapas Kelas IIB Muaradua Manfaatkan Sampah Menjadi Hiasan Rumah

BACA JUGA:Dukung Pemilu, Hari Libur Tetap Beri Pelayanan

“Oleh karena itu, kami berkolaborasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan penagihan langsung ke rumah-rumah warga,” ucapnya.

Wahyudi menyoroti bahwa besaran nominal PBB per rumah yang relatif kecil menjadi penyebab banyak masyarakat kurang menyadari pentingnya kewajiban tersebut. 

Hal ini menyebabkan tingginya jumlah yang tidak membayar pajak. Metode penagihan melalui kepala desa, kepala dusun, atau kepala lingkungan terbukti kurang efektif, sehingga langkah diambil untuk turun langsung ke lapangan bersama Pol-PP dalam penagihan door to door.

Di wilayah OKU Selatan, sekitar 90 ribu wajib pajak tercatat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT). 

BACA JUGA:13 Februari Logistik Pemilu Wajib Sudah di TPS

BACA JUGA:Momentum Tanamkan Nilai Moral dan Kepresisian dalam Jalankan Tugas Kawal Pemilu Damai

Dengan menerapkan metode jemput bola dalam penagihan, harapannya dapat mencapai target yang telah ditetapkan secara lebih efektif.

"Dengan belum tercapainya target PBB pada tahun 2023, sistem penagihan akan ditingkatkan secara signifikan pada tahun ini," tambahnya.(*)