Anggota Dewan Saling Debat Warnai Rapat Pembahasan APBD 2025

Reporter: Berry |

Editor: Gus Munir |

Jumat , 17 Jan 2025 - 21:17

DPRD OKU gelar rapat paripurna pembahasan APBD 2025 dengan agenda penyampaian nota keuangan RAPBD 2025 di gedung DPRD OKU pada Jumat siang, 17 Januari 2025. -Foto: Berry/Sumeks-Berry

anggota dewan saling debat warnai rapat pembahasan apbd 2025                            baturaja - rapat paripurna pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) 2025 dengan agenda penyampaian nota keuangan rancangan apbd (rapbd) 2025 berlangsung aman dan tertib di gedung dprd ogan komering ulu (oku) pada jumat siang, 17 januari 2025.
dalam rapat tersebut, sebanyak satu peleton personel polres oku disiagakan di sekitar lokasi.
setelah sekretaris dprd oku, iwan setiawan, selesai membacakan nota keuangan rapbd 2025, gevin, anggota dprd oku dari partai demokrat, mengajukan interupsi kepada wakil ketua dprd oku, parwanto. 
namun, interupsi tersebut bukan terkait alat kelengkapan dewan (akd) atau rapbd 2025, melainkan mempertanyakan pengelolaan anggaran tahun 2024.
baca juga:diduga simpan sabu di dalam bungkus rokok, oknum mahasiswa diamankan polisi
baca juga:bukit wangbuliao
gevin mengungkapkan adanya dugaan penambahan anggaran di luar kua/ppas yang telah disepakati, meskipun batas waktu pembahasan anggaran berakhir pada pekan kedua agustus 2024. 
gevin juga menuding adanya potensi pemufakatan jahat antara badan anggaran dprd oku dan tim anggaran pemerintah daerah (tapd).
"patut diduga ada penambahan anggaran di luar kua/ppas. padahal deadline pembahasan sudah habis pada minggu kedua agustus 2024," ujarnya.
pernyataan gevin ini kemudian dipotong oleh parwanto, yang mempertanyakan apakah gevin telah menandatangani daftar hadir. 
baca juga:rapat paripurna istimewa hut oku timur berjalan sukses dan khidmat
baca juga:oku timur komitmen majukan pertanian, tingkatkan produksi lewat cetak sawah baru dan optimalkan lahan tidur
menurut parwanto antara fisik, dan kehadiran melalui absensi juga harus dibuat. hingga
gevin juga menandatangani daftar kehadiran.
di depan forum gevin menyatakan tidak mau ikut bertanggungjawab jika dibelakang hari timbul permasalahan. 
apa yang disampaikan fraksi demokrat ini juga didukung fraksi nasdem yang tidak bisa bertanggungjawab. "sepakat tidak apa-apa. silahkan saja itu hak dari fraksi," timpal parwanto.
soal penyebutan penyampaian "mufakat jahat", lanjut parwanto itu silahkan buktikan,
dan sampaikan kepada aparat penegak hukum. 
baca juga:korban kebakaran glodok plaza terus bertambah
baca juga:percepatan sertifikasi tanah wakaf: atr/bpn kolaborasi dengan organisasi keagamaan islam
"kita ini lembaga. jadi harus ada bukti, silahkan laporkan kepada aph," tegasnya. 
pernyataan fraksi demokrat ini disangkal robi dari fraksi pkb yang menyampaikan apa yang disampaikan fraksi demokrat sebagai tuduhan yang tidak berdasar.
"saya minta ini dicatat apa yang disampaikan fraksi demokrat. kami tidak mau ada tuduhan yang tidak berdasar," ujarnya. 
sempat terjadi saling sahutan, begitu juga dari fraksi ppp yang sepakat dengan apa yang disampaikan fraksi ppp.
baca juga:usulkan 1 desa 1 sarjana
baca juga:kirim odgj ke rs erba 
lainnya, anggota dprd oku, m saleh tito dari partai golkar menyampaikan harapan supaya anggota dewan yang belum masuk dalam akĐ bisa difasilitasi dalam memilih pimpinan di komisinya. 
hanya saja menurut wakil ketua parwanto untuk pembahasan akd sudah lewat karena sudah disahkan.
parwanto dengan tegas menyampaikan tidak akan merubah apa yang sudah ditandatangani dan sudah sah secara legalitas. 
"saya dari fraksi gerindra ditegur pimpinan kalau melanggar aturan saya akan di-paw," tegasnya seraya menyampaikan kalau nama anggota dewan yang baru menyusul dimasukan dalam susunan akd belum dilegalkan. 
baca juga:cegah virus hiv nyebar ke anak
baca juga:oknum kepsek diduga manipulasi data dana bos
sebelum sidang paripurna selesai sejumlah anggota dewan yang namanya belum dilegalkan dalam akd terlihat keluar ruangan sidang.
penjabat bupati oku, m iqbal alisyahbana menyampaikan paripurna tersebut menjadi langkah awal untuk bisa secepatnya menetapkan apbd 2025 bersama dprd oku. untuk kemaslahatan masyarakat. 
“mudah-mudahan nanti bisa ditetapkan dalam bentuk perda," ujarnya. (*)