18 Formasi Kosong, 622 Orang Lulus Seleksi PPPK di OKU

Reporter: Eris Munandar |

Editor: Gus Munir |

Jumat , 03 Jan 2025 - 20:20

Sebanyak 622 peserta dinyatakan lulus seleksi PPPK Kabupaten OKU. -Foto: Eris/OKES-Eris

Yosep menambahkan, pemerintah daerah juga menunggu petunjuk teknis terkait mekanisme pengangkatan PPPK paruh waktu, termasuk rincian gaji dan tunjangan yang akan diterima.

“Pemerintah pusat masih menggodok kebijakan terkait tenaga honorer yang belum terakomodir dalam seleksi PPPK. Kami berharap ada solusi yang adil, mengingat kontribusi mereka selama ini,” tambah Yosep.

Sementara itu, seleksi PPPK kali ini mendapat apresiasi dari masyarakat, meskipun ada sejumlah kritik terkait formasi yang kosong dan ketatnya persyaratan.

Beberapa peserta yang lulus menyampaikan rasa syukur dan komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan tugas mereka di berbagai bidang.

Dengan kelulusan 622 orang ini, Kabupaten OKU diharapkan dapat meningkatkan kapasitas pelayanan publik, terutama di sektor kesehatan dan teknis.

Namun, pemerintah juga perlu memperhatikan kekosongan formasi yang terjadi, agar tidak menjadi kendala dalam pembangunan daerah. (*)

18 formasi kosong, 622 orang lulus seleksi pppk di oku                            baturaja – dari total 640 formasi yang dibuka untuk seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) di kabupaten ogan komering ulu (oku), sebanyak 622 peserta dinyatakan lulus. 
kepala badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (bkpsdm) oku, mirdaili, melalui staf bidang pengadaan penilaian kinerja, pemberhentian, dan informasi, yosep, menjelaskan bahwa terdapat 18 formasi yang tidak terisi.
formasi pppk teknis yang awalnya dibuka sebanyak 327, menghasilkan 325 kelulusan, dengan dua formasi kosong. 
sementara itu, dari 313 formasi pppk di sektor kesehatan, hanya 297 formasi yang terisi, menyisakan 16 formasi kosong. 
baca juga:palang rel
baca juga:gelar kelompok kerja di setiap kampung kb
menurut yosep, sebagian besar kekosongan ini disebabkan oleh tidak adanya pelamar untuk jabatan tertentu, seperti dokter umum.
“bagi peserta yang sudah dinyatakan lulus, diharapkan segera melengkapi dokumen persyaratan, seperti surat keterangan catatan kepolisian (skck), surat keterangan sehat jasmani dan rohani, serta surat keterangan bebas narkoba,” jelas yosep, jumat, 3 januari 2025.
persyaratan ini merupakan bagian dari proses administrasi untuk pengangkatan sebagai pppk yang dijadwalkan berlangsung dalam waktu dekat.
yosep juga mengungkapkan bahwa banyak jabatan yang tidak terisi merupakan posisi strategis yang memerlukan spesifikasi tertentu. 
baca juga:awal tahun 2025, harga emas naik
baca juga:diduga akibat korsleting listrik, satu rumah hangus terbakar
hal ini menjadi evaluasi pemerintah untuk meningkatkan daya tarik pelamar pada formasi-formasi tersebut di masa mendatang.
terkait nasib tenaga honorer yang tidak lolos seleksi pppk, hingga saat ini belum ada arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat. 
yosep menambahkan, pemerintah daerah juga menunggu petunjuk teknis terkait mekanisme pengangkatan pppk paruh waktu, termasuk rincian gaji dan tunjangan yang akan diterima.
“pemerintah pusat masih menggodok kebijakan terkait tenaga honorer yang belum terakomodir dalam seleksi pppk. kami berharap ada solusi yang adil, mengingat kontribusi mereka selama ini,” tambah yosep.
baca juga:kembali lakukan akad nikah, rizky febian - mahalini sah sebagai suami istri
baca juga:kalah nyaleg, dede sunandar mengaku sering dibantu vicky prasetyo
sementara itu, seleksi pppk kali ini mendapat apresiasi dari masyarakat, meskipun ada sejumlah kritik terkait formasi yang kosong dan ketatnya persyaratan. 
beberapa peserta yang lulus menyampaikan rasa syukur dan komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan tugas mereka di berbagai bidang.
dengan kelulusan 622 orang ini, kabupaten oku diharapkan dapat meningkatkan kapasitas pelayanan publik, terutama di sektor kesehatan dan teknis. 
namun, pemerintah juga perlu memperhatikan kekosongan formasi yang terjadi, agar tidak menjadi kendala dalam pembangunan daerah. (*)