Puluhan Perusahaan Berencana Lakukan PHK Massal, Bagaimana di Sumsel?

Reporter: Gus Munir |

Editor: Dedi Okes |

Senin , 30 Dec 2024 - 09:05

Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer Gerungan. -Foto: Istimewa-Gus munir

OKU EKSPRES - Pemutusan hubungan kerja (PHK) massal menjadi ancaman serius bagi dunia kerja.

Kementerian Ketenagakerjaan RI mengungkapkan bahwa sebanyak 60 perusahaan dilaporkan akan merumahkan karyawannya secara massal, dengan dominasi kasus di Pulau Jawa.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer Gerungan, mengonfirmasi informasi ini.

"Situasi ini sangat mengkhawatirkan. Ada sekitar 60 perusahaan yang berencana melakukan PHK massal, salah satu pemicunya adalah Permendag No. 8/2024 yang mempermudah impor bahan jadi," ujarnya.

Selain itu, faktor pelemahan ekonomi global, persaingan bisnis yang semakin ketat, serta akselerasi digitalisasi turut mendorong perubahan besar dalam dunia kerja.

Immanuel juga memaparkan bahwa sepanjang Januari hingga Desember 2024, tercatat sekitar 80.000 kasus PHK di Indonesia.

Salah satu kasus menonjol adalah potensi kebangkrutan PT Sri Rejeki Isman (Sritex) Tbk yang mengancam 2.500 pekerja.

"Kita sedang menghadapi proses transisi menuju tatanan dunia baru, yang pasti membawa perubahan signifikan," tambahnya.

Data PHK di Pulau Jawa dan Sektor Manufaktur

Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker RI, Indah Anggoro Putri, menyebut sektor manufaktur, khususnya tekstil, garmen, dan alas kaki, menjadi penyumbang terbesar kasus PHK tahun ini.

puluhan perusahaan berencana lakukan phk massal, bagaimana di sumsel?                            oku ekspres - pemutusan hubungan kerja (phk) massal menjadi ancaman serius bagi dunia kerja.
kementerian ketenagakerjaan ri mengungkapkan bahwa sebanyak 60 perusahaan dilaporkan akan merumahkan karyawannya secara massal, dengan dominasi kasus di pulau jawa.
wakil menteri ketenagakerjaan, immanuel ebenezer gerungan, mengonfirmasi informasi ini.
 "situasi ini sangat mengkhawatirkan. ada sekitar 60 perusahaan yang berencana melakukan phk massal, salah satu pemicunya adalah permendag no. 8/2024 yang mempermudah impor bahan jadi," ujarnya. 
baca juga:transaksi pengisian daya kendaraan listrik selama nataru melonjak 400 persen
baca juga:puncak arus balik libur nataru terjadi awal tahun 2025
selain itu, faktor pelemahan ekonomi global, persaingan bisnis yang semakin ketat, serta akselerasi digitalisasi turut mendorong perubahan besar dalam dunia kerja.
immanuel juga memaparkan bahwa sepanjang januari hingga desember 2024, tercatat sekitar 80.000 kasus phk di indonesia. 
salah satu kasus menonjol adalah potensi kebangkrutan pt sri rejeki isman (sritex) tbk yang mengancam 2.500 pekerja. 
"kita sedang menghadapi proses transisi menuju tatanan dunia baru, yang pasti membawa perubahan signifikan," tambahnya.
baca juga:delapan anggota opm kembali ke nkri
baca juga:rieke dipanggil mkd soal buntut penolakan ppn 12 persen
data phk di pulau jawa dan sektor manufaktur
dirjen phi dan jamsos kemnaker ri, indah anggoro putri, menyebut sektor manufaktur, khususnya tekstil, garmen, dan alas kaki, menjadi penyumbang terbesar kasus phk tahun ini. 
hingga november 2024, terdapat 64.751 pekerja terkena phk, mayoritas berasal dari provinsi di pulau jawa. 
dki jakarta menjadi wilayah dengan angka phk tertinggi (14.501), diikuti jawa tengah (12.489), banten (10.702), jawa barat (8.508), dan jawa timur (3.694).
ketua asosiasi produsen serat dan benang filament indonesia (apsyfi), redma gita wirawasta, menjelaskan bahwa kebijakan relaksasi impor melalui permendag no. 8/2024 memperburuk situasi industri tekstil lokal. 
baca juga:gencar sosialisasikan ppdb sma kemala taruna bhayangkara
baca juga:ditinggal nonton voli, sepeda motor beserta surat hilang
"kondisi ini telah menyebabkan phk sekitar 250 ribu pekerja dalam industri ini secara bertahap," ungkapnya.
kondisi sumsel yang stabil
di sisi lain, sumatera selatan (sumsel) menunjukkan kondisi yang lebih stabil. kepala dinas ketenagakerjaan dan transmigrasi (disnakertrans) sumsel, deliar marzoeki, memastikan tidak ada phk massal di wilayahnya. 
"setiap kali kami mengunjungi perusahaan, tidak ada laporan phk. sumsel aman, dan perusahaan di sini patuh terhadap regulasi pemerintah," jelasnya.
berdasarkan data badan pusat statistik (bps) sumsel, jumlah angkatan kerja pada agustus 2024 mencapai 4,66 juta orang, naik 71.640 dibanding agustus 2023. 
baca juga:jelang tahun baru, wisatawan padati pantai bidadari
baca juga:larang konvoi dan menyalakan petasan saat tahun baru
tingkat partisipasi angkatan kerja juga meningkat sebesar 0,10 persen, dengan 4,48 juta orang tercatat bekerja. 
sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mengalami peningkatan tenaga kerja tertinggi, sebanyak 62.020 orang.
namun demikian, persentase pekerja paruh waktu dan setengah pengangguran mengalami kenaikan, masing-masing sebesar 1,95 persen dan 1,37 persen. 
tingkat pengangguran terbuka (tpt) di sumsel turun menjadi 3,86 persen, dengan tpt tertinggi di palembang (6,98 persen) dan terendah di oku selatan (1,80 persen).
baca juga:jelang tahun baru, wisatawan padati pantai bidadari
baca juga:larang konvoi dan menyalakan petasan saat tahun baru
peningkatan tenaga kerja di sumsel didorong oleh masuknya investasi dalam dan luar negeri, naiknya harga komoditas kelapa sawit, serta rekrutmen tenaga kerja untuk program casn dan pantarlih. 
meski demikian, sektor pengangkutan, pergudangan, dan pertambangan menunjukkan penurunan tenaga kerja akibat penertiban tambang ilegal.
harapan pemerintah dan dprd sumsel
wakil ketua komisi v dprd sumsel, h. david hadrianto aljufri, menyatakan bahwa permendag no. 8/2024 membawa dampak besar pada industri manufaktur. 
"pasar dalam negeri dibanjiri produk impor, yang membuat produk lokal kalah saing. akibatnya, penjualan turun, produksi terhenti, dan tenaga kerja terdampak," ujarnya. 
ia berharap kondisi ini tidak memicu phk besar-besaran di sumsel.
baca juga:gencar tertibkan balap liar, belasan motor diamankan
baca juga:rayon sritex
pemerintah pusat dan daerah terus berupaya mengantisipasi ancaman phk dengan memperkuat program jaminan kehilangan pekerjaan (jkp), membuka pasar kerja baru, serta memberikan pelatihan di balai latihan kerja (blk). (*)