Zonasi PPDB Ditinjau Ulang

Reporter: Eris Munandar |

Editor: Gus Munir |

Jumat , 06 Dec 2024 - 19:55

Analis Fungsional Utama Bidang Pendidikan Provinsi Sumsel, Drs Riza Pahlevi MM menilai sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) perlu ditinjau ulang terutama sistem zonasi karena tidak semua kondisi daerah sama.-Photo: istimewa-Eris

Sementara, p\enyusunan sumber-sumber atau bahan-bahan belajar yang terstandar sangat diperlukan untuk memastikan tersampaikannya substansi kurikulum yang relatif standar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Imdonesia (NKRI).

Sebelumnya, Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka meminta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menghapus sistem PPDB jalur zonasi.

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Atip Latipulhayat, mengatakan, sistem PPDB zonasi saat ini masih dikaji secara mendalam. Kajian itu melibatkan berbagai pihak.

zonasi ppdb ditinjau ulang                            jakarta - analis fungsional utama bidang pendidikan provinsi sumsel, drs riza pahlevi mm menilai sistem penerimaan peserta didik baru (ppdb) perlu ditinjau ulang terutama sistem zonasi karena tidak semua kondisi daerah sama.
menurutnya pemerintah pusat tidak perlu mencampuri secara detail sistem ppdb setiap daerah. 
ppdb sebaiknya diserahkan kepada otonomi pendidikan. kalau mau diatur tidak perlu diotonomikan lagi, tapi kembalikan ke pusat lagi seperti zaman dahulu.
namun, jika masih kebijakan sama seperti menteri terdahulu, pemerintah harus penuhi 8 standar pendidikan sehingga tidak ada orang "gontok-gontokan" soal zonasi, mutasi, afirmasi, prestasi yang disinyalir banyak pemalsuan dokumen," terangnya. 
baca juga:resep bolu pisang kukus, lembut, sehat, dan mudah dibuat di rumah
baca juga:resep bolu gulung mini, manis, lembut, dan mudah dibuat
selain itu, lanjut riza, implementasi kurikulum merdeka hendaknya lebih ramping dan minimalis. "struktur kurikulum yang terlalu besar atau terlalu gemuk akan menjadi beban yang sangat berat bagi peserta didik, sehingga mereka kurang mampu mengembangkan bakat dan minatnya karena terbatasnya waktu kegiatan belajar mengajar (kbm) akibat struktur kurikulum yang terlalu padat," ujarnya lagi. 
selain itu, kurikulum mata pelajaran yang dipelajari hendaknya adalah mata pelajaran yang benar-benar menjadi prasyarat studi lebih lanjut dan benar-benar menyongsong peserta didik hidup di masa mendatang.
"mata pelajaran yang tidak penting dapat dipelajari secara mandiri terstruktur sehingga tak terlalu menyita waktu kbm (kegiatan belajar mengajar)," jelasnya.
penting juga memberikan substansi kurikulum tentang ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi dalam prosi waktu yang lebih banyak. "karena akan menjadi basis keilmuan global secara internasional," terangnya. 
baca juga:resep cireng ayam pedas, gurihnya bikin nagih
baca juga:oseng cumi asin, ide bisnis kuliner modal kecil, untung besar
muatan kurikulum tentang pendidikan keagamaan, budi pekerti, pendidikan moral atau pembangunan akhlaqul karimah bagi peserta didik sebagai pelajaran wajib melalui kegiatan tatap muka.
"penguatan karakter melalui muatan kurikulum tersebut adalah suatu keniscayaan karena fakta-fakta tentang rapuhnya karakter peserta didik yang sangat dominan akhir-akhir ini," ucapnya. 
sementara, p\enyusunan sumber-sumber atau bahan-bahan belajar yang terstandar sangat diperlukan untuk memastikan tersampaikannya substansi kurikulum yang relatif standar di seluruh wilayah negara kesatuan republik imdonesia (nkri).
sebelumnya, wakil presiden, gibran rakabuming raka meminta menteri pendidikan dasar dan menengah abdul muti menghapus sistem ppdb jalur zonasi.
baca juga:5 manfaat mengejutkan minum air dingin untuk tubuh anda
baca juga:hati-hati! ini 7 makanan yang berbahaya jika dipanaskan ulang atau dimakan dingin
wakil menteri pendidikan dasar dan menengah (wamendikdasmen), atip latipulhayat, mengatakan, sistem ppdb zonasi saat ini masih dikaji secara mendalam. kajian itu melibatkan berbagai pihak.