KPK Kesulitan Menangkap Gubernur Bengkulu, Butuh Waktu Tiga Jam Kejar-kejaran, Alex: Tak Ada Pesanan Paslon

Reporter: Dedy |

Editor: Gus Munir |

Senin , 25 Nov 2024 - 12:55

KPK Kesulitan Menangkap Gubernur Bengkulu, Butuh Waktu Tiga Jam Kejar-kejaran, Alexander Marwata: Tak Ada Pesanan Paslon--

Menurut Aizan, tindakan KPK ini melanggar komitmen bersama untuk menjaga netralitas selama Pilkada berlangsung.

Ia menegaskan bahwa proses hukum terhadap kandidat yang sedang bertarung dalam Pilkada seharusnya ditunda hingga pesta demokrasi selesai.

“Proses ini mencederai kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya. KPK seharusnya bisa menunda proses hukum hingga Pilkada usai agar tidak menimbulkan persepsi buruk di masyarakat,” imbuhnya.

Aksi Massa di Bengkulu

Sementara itu, pada Minggu pagi, puluhan pendukung Rohidin menggelar aksi damai di depan gerbang Mapolresta Bengkulu.

Massa mengecam langkah KPK yang dianggap merusak proses Pilkada damai. Dalam orasinya, mereka menuntut pembebasan Rohidin agar bisa mengikuti Pilkada sesuai jadwal.

“Kami meminta KPK menghentikan tindakan yang merugikan demokrasi ini. Bebaskan Rohidin agar bisa mengikuti Pilkada sesuai jadwal,” ujar salah satu orator aksi.

Selain itu, para pendukung menilai tindakan KPK terhadap pasangan calon nomor urut 2 ini mencerminkan arogansi dan dapat mencederai kepercayaan masyarakat terhadap lembaga antirasuah tersebut.

KPK Diminta Transparan

Polemik ini semakin memanas dengan adanya sorotan publik terhadap KPK.

Banyak pihak meminta KPK untuk bersikap transparan dan menjelaskan kepada masyarakat mengenai dasar hukum penahanan Rohidin.

Langkah ini diharapkan bisa menghindari potensi kecurigaan terhadap netralitas lembaga tersebut dalam Pilkada.

kpk kesulitan menangkap  gubernur bengkulu, butuh waktu tiga jam kejar-kejaran, alex: tak ada pesanan paslon                            kpk kesulitan menangkap  gubernur bengkulu, butuh waktu tiga jam kejar-kejaran, alexander  marwata: tak ada pesanan paslon 
bengkulu, okuekspres.bacakoran.co- heboh, pada hari sabtu, 23 november 2024, gubernur bengkulu, rohidin mersyah, ditangkap oleh komisi pemberantasan korupsi (kpk) dalam sebuah operasi tangkap tangan (ott) yang dramatis dan penuh dengan intrik politik.
 penangkapan ini terjadi dalam konteks yang sensitif, mengingat kedekatan waktu dengan pemilihan kepala daerah (pilkada), menimbulkan gelombang kekhawatiran tentang stabilitas politik dan kejujuran proses elektoral di indonesia.
kronologi penangkapan gubernur bengkulu yang mendebarkan
operasi penangkapan gubernur rohidin tidak hanya mencerminkan ketegangan yang tinggi tapi juga menunjukkan taktik yang tidak biasa yang digunakan oleh pihak berwenang untuk memastikan penangkapan berlangsung efektif.
 dalam upaya untuk mengelabui simpatisan yang berkumpul di mapolres bengkulu, rohidin menggunakan rompi polantas sebagai kamuflase. 
baca juga:gubernur bengkulu rohidin mersyah terjaring ott kpk 
baca juga:pimpinan baru kpk diminta agresif menangani kasus korupsi
tindakan ini, seperti diungkapkan oleh direktur penyidikan kpk, asep guntur, adalah upaya mendesak untuk menjaga situasi tetap terkendali dan menghindari kemungkinan kerusuhan atau gangguan.
menurut asep guntur, penangkapan ini merupakan puncak dari sebuah kejar-kejaran yang berlangsung selama tiga jam yang mencakup perpindahan rohidin dari satu lokasi ke lokasi lain, melintasi batas-batas wilayah dari bengkulu ke arah padang, sumatera barat.
 kejar-kejaran ini menggambarkan betapa sulitnya upaya menangkap pejabat tinggi yang diduga terlibat korupsi.
setelah penangkapan, situasi di mapolres bengkulu menjadi tegang. penyidik kpk menghadapi tantangan besar karena lokasi tersebut telah dikepung oleh orang-orang yang mengaku sebagai simpatisan gubernur, memaksa mereka untuk mencari lokasi yang lebih aman untuk proses hukum berikutnya.
 kekhawatiran tentang keselamatan baik untuk personel kpk maupun untuk delapan individu yang ditangkap bersama rohidin menjadi prioritas utama.
kasus dan tudingan
kpk menetapkan rohidin mersyah sebagai tersangka dalam kasus pemerasan dan gratifikasi yang terjadi di lingkungan pemerintahan provinsi bengkulu. 
selain rohidin, ada dua tersangka lain yang juga ditetapkan, yaitu sekretaris daerah provinsi bengkulu, isnan fajri, dan ajudan gubernur, evriansyah alias anca.
 para tersangka dihadapkan pada dakwaan yang serius, melanggar ketentuan pasal 12 huruf e dan pasal 12b undang-undang no. 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan undang-undang no. 20 tahun 2001 jo. pasal 55 kuhp.
baca juga:kpk harap mantan gubernur kalsel bisa kooperatif
baca juga:artis yang jadi pejabat hati-hati, ini kata kpk
implikasi politik dan hukum
penangkapan ini memiliki implikasi yang luas, tidak hanya terhadap individu yang terlibat tetapi juga terhadap dinamika politik di bengkulu dan indonesia secara lebih luas.
 pilkada yang seharusnya menjadi pesta demokrasi, kini tersandung skandal korupsi yang menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan dalam upaya memerangi korupsi di negara ini.
wakil ketua kpk, alexander marwata, dalam konferensi pers tadi malam menggarisbawahi pentingnya integritas dalam pilkada.
 marwata mengutip pesan dari seorang ustadz, "menerima suap tidak membuat kaya dan menolak suap tidak menjadikan miskin," menekankan bahwa kejujuran dan integritas adalah modal dasar dalam politik.
edukasi dan tanggung jawab bersama
selain mengurus kasus hukum, kpk juga memfokuskan pada pentingnya pendidikan politik di daerah-daerah yang sering terjadi kasus serupa.
 upaya ini dilihat sebagai kunci dalam menciptakan pilkada yang berintegritas dan transparan, menjauhkan praktik money politic yang hanya akan merugikan masyarakat dalam jangka panjang.
di tengah dinamika politik yang penuh gejolak ini, masyarakat bengkulu dan indonesia diingatkan akan pentingnya partisipasi aktif dalam proses demokrasi.
 pemilihan umum yang akan datang bukan hanya tentang memilih pemimpin, tetapi juga tentang membangun fondasi yang kuat untuk pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
baca juga:berkas perkara firli bahuri segera rampung
baca juga:firli cabut gugatan praperadilan?
pengungkapan kasus korupsi ini mungkin hanya puncak gunung es. 
namun, ini merupakan langkah penting dalam perjuangan panjang melawan korupsi di indonesia.
 dengan pendekatan yang komprehensif dan kerja sama antara pemerintah, lembaga anti-korupsi, dan masyarakat, harapan untuk masa depan yang lebih cerah dan adil masih sangat terbuka lebar.
proses penyelidikan ini sudah mulai lama. mulai mei 2024. 
jadi tidak ada pesan dari paslon ke kpk. kpk bukan alat politik paslon. 
kananapa jelang pencoblosan. karena ada informasi, bahwa pada malam itu menyebtuakan bakal ada penyerahan uang kepada timses pilkada gubernur dari sejumlah kepala dinas, kata alek dalam jumpa pers, di youtube kpk, instagram kpk dan twitter kpk.
barang bukti ott
penangkapan ini diawali dengan informasi pada 22 november tentang dugaan transaksi uang oleh ajudan gubernur dan sekretaris daerah bengkulu, yang berujung pada operasi tangkap tangan pada 23 november.
 kpk semula  menangkap total delapan orang, termasuk beberapa pejabat tinggi daerah.
namun yang ditetapkan tersangka 3 orang. lainnya diperiksa sebagai saksi.
ya, pada malam hari itu di bandara fatmawati bengkulu, rohidin dan ajudannya ditangkap kpk.
total uang tunai dari berbagai tempat sekitar rp 7 miliar dalam berbagai mata uang disita sebagai barang bukti. 
uang ini diduga hasil pemerasan dan pungutan liar dari pemotongan anggaran dinas dan honorarium pegawai tidak tetap.
rohidin diduga menggunakan dana dugaan pemerasan dan gratifikasi dari opd untuk mendukung pencalonannya dalam pilkada 2024. 
ia dan dua tersangka lainnya dijerat dengan pasal 12 huruf e dan pasal 12b uu tipikor jo pasal 55 kuhp, dan ditahan di rutan cabang kpk di jakarta untuk 20 hari pertama.
pernyataan kuasa hukum rohidim
penahanan calon gubernur bengkulu, rohidin mersyah, oleh komisi pemberantasan korupsi (kpk) di tengah masa tenang pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024 menuai polemik panas. 
langkah kpk ini dipertanyakan berbagai pihak, termasuk tim kuasa hukum pasangan calon rohidin mersyah-meriani (romer) yang langsung melakukan upaya hukum untuk meminta penjelasan.
kuasa hukum mencari kejelasan
kuasa hukum romer, aizan dahlan, sh, menyatakan bahwa mereka telah bertolak ke jakarta untuk menemui dewan pengawas (dewas) kpk, dpr ri, dan dpd ri guna meminta klarifikasi terkait dasar hukum operasi tangkap tangan (ott) terhadap rohidin.
baca juga:gugatan praperadilan firli bahuri ditolak
baca juga:kpk dalami aset agk dari 8 saksi kasus dugaan korupsi
 penahanan ini dilakukan sabtu malam, 23 november 2024, hanya beberapa hari sebelum pemungutan suara pilkada dimulai.
“kami mempertanyakan dasar penangkapan ini yang dilakukan di masa tenang pilkada. langkah ini melukai asas keadilan yang seharusnya dijunjung tinggi,” ujar aizan dikutip dari rakyat bengkulu.com
aizan juga mengungkapkan bahwa pihaknya belum diberikan akses untuk mendampingi rohidin sejak pemanggilan pertama oleh kpk. 
ia menilai ini merupakan pelanggaran serius terhadap hak-hak hukum kliennya.
“kami tidak diperbolehkan mendampingi sejak awal. ini menodai proses demokrasi dan melanggar hak klien kami,” tegas aizan.
netralitas pilkada dipertanyakan
menurut aizan, tindakan kpk ini melanggar komitmen bersama untuk menjaga netralitas selama pilkada berlangsung.
 ia menegaskan bahwa proses hukum terhadap kandidat yang sedang bertarung dalam pilkada seharusnya ditunda hingga pesta demokrasi selesai.
“proses ini mencederai kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya. kpk seharusnya bisa menunda proses hukum hingga pilkada usai agar tidak menimbulkan persepsi buruk di masyarakat,” imbuhnya.
aksi massa di bengkulu
sementara itu, pada minggu pagi, puluhan pendukung rohidin menggelar aksi damai di depan gerbang mapolresta bengkulu.
 massa mengecam langkah kpk yang dianggap merusak proses pilkada damai. dalam orasinya, mereka menuntut pembebasan rohidin agar bisa mengikuti pilkada sesuai jadwal.
“kami meminta kpk menghentikan tindakan yang merugikan demokrasi ini. bebaskan rohidin agar bisa mengikuti pilkada sesuai jadwal,” ujar salah satu orator aksi.
selain itu, para pendukung menilai tindakan kpk terhadap pasangan calon nomor urut 2 ini mencerminkan arogansi dan dapat mencederai kepercayaan masyarakat terhadap lembaga antirasuah tersebut.
kpk diminta transparan
polemik ini semakin memanas dengan adanya sorotan publik terhadap kpk. 
banyak pihak meminta kpk untuk bersikap transparan dan menjelaskan kepada masyarakat mengenai dasar hukum penahanan rohidin. 
langkah ini diharapkan bisa menghindari potensi kecurigaan terhadap netralitas lembaga tersebut dalam pilkada.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran OKU EKSPRES 25 NOVEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan