KAYUAGUNG - Ratusan warga Desa Pedamaran VI, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) menggelar aksi demo di Kantor Kecamatan Pedamaran pada Senin, 9 September 2024. Dalam aksi tersebut, warga menyampaikan tuntutan agar kepala desa (kades) mereka, Makmun Murid, mundur dari jabatannya.
Aksi ini muncul karena warga merasa kepemimpinan kades telah menyebabkan berbagai permasalahan di desa. Mereka menuduh Makmun Murid melakukan penyimpangan dalam pengelolaan dana bantuan pemerintah, yang diduga digunakan untuk kepentingan pribadi. Selain itu, pengangkatan perangkat desa yang diduga hanya untuk melindungi tindakan penyimpangannya juga menjadi salah satu keluhan utama warga.
BACA JUGA:Kuasa Hukum Terdakwa Bantah Dakwaan Penggunaan Uang Jemaah untuk Endorse Anang-Ashanty
BACA JUGA:Pedagang Pasar 16 Ilir Laporkan Kasus Pengrusakan Kios dan Pencurian ke Polda
"Kami melakukan aksi ini murni demi kepentingan masyarakat Desa Pedamaran VI, tanpa ada kepentingan lain. Kami hanya ingin menyelamatkan desa yang kami cintai," ujar salah satu perwakilan pendemo.
Warga juga meminta pihak kecamatan untuk merekomendasikan pemecatan kades kepada Badan Pemerintahan Desa Kabupaten OKI, serta mendesak aparat penegak hukum untuk menyelidiki dugaan penyelewengan dana oleh kades dan kroninya.
Tokoh masyarakat Pedamaran VI, Barap Muli, mengaku prihatin dengan aksi unjuk rasa ini, karena merupakan fenomena baru di desa tersebut. Ia meminta pendemo untuk tetap santun dan damai dalam menyampaikan aspirasinya. Barap juga mendorong pemerintah Kabupaten OKI segera membentuk tim investigasi terkait tuntutan warga.
BACA JUGA:Sadap Karet, Emak-emak Asal Betung Banyuasin Tewas Diinjak Gajah Liar
BACA JUGA:Sungai Rupit Muratara Telan 2 Korban Jiwa
"Jika masyarakat sudah tidak percaya lagi dengan pemimpinnya, maka sebaiknya kades mengundurkan diri," ujar Barap.
Selain menuntut pengunduran diri kades, pendemo juga mendesak agar segera direalisasikan dana rehab untuk empat rumah di desa tersebut sebesar Rp40 juta dari anggaran ADD 2024. Mereka juga meminta pencairan dana Bumdes tahap pertama sebesar Rp300 juta serta renovasi infrastruktur desa yang rusak.
Aksi ini mencerminkan ketidakpuasan warga terhadap kinerja kepala desa yang dinilai lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan masyarakat. (*)