SUMSEL - OKU EKSPRES COM- Gubernur Sumatera Selatan, Dr H Herman Deru SH MM, menegaskan komitmennya untuk meninggalkan warisan pembangunan yang berdampak jangka panjang melalui penguatan posyandu dan program Keluarga Berencana (KB).
Dalam pelantikan Kepala BKKBN Sumsel, dr Arios Saplis, Deru menekankan bahwa kedua program tersebut adalah pilar penting dalam menyiapkan generasi sehat dan tangguh menyongsong bonus demografi dan target Indonesia Emas 2045.
Ini bukan hanya kegiatan seremonial, tapi strategi besar, ujarnya, Senin (5/8).
Deru melihat pentingnya modernisasi dan peran strategis posyandu, yang menurutnya kerap dipandang remeh padahal berfungsi vital dalam memantau tumbuh kembang anak dan kesehatan lansia. Ia mengingatkan pengalamannya saat menjadi bupati, mengganti dacing dengan timbangan digital sebagai langkah sederhana namun berdampak besar.
Ia juga mengajak masyarakat dan kader untuk bangga menjadi bagian dari posyandu, karena perannya menyentuh langsung lapisan masyarakat yang paling rentan.
BACA JUGA:Gelar Layanan Kesehatan dan Posyandu di Desa Sinar Mulyo
BACA JUGA:Minta posyandu tingkatkan pelayanan lansia
Selain itu, Gubernur Deru juga menyoroti penguatan program KB yang dinilainya harus berjalan lebih aktif dan menyeluruh, bukan sekadar formalitas.
Gubernur meminta penyuluh KB untuk turun langsung ke masyarakat, termasuk wilayah terpencil, dengan dukungan penuh dari PKK dan perangkat desa.
Ia juga mengajak institusi TNI kembali dilibatkan seperti masa lalu, melalui program GSMP dan TNI Manunggal KB-Kesehatan yang menurutnya terbukti efektif.
Dalam arahannya, Deru juga menegaskan pentingnya pelaporan dari setiap lini pelaksana kepada kepala daerah
Menurutnya, penyuluh KB dan kader posyandu adalah ujung tombak pembinaan keluarga dan generasi bangsa, sehingga tidak boleh dipandang sebagai peran biasa.
BACA JUGA:Dinkes OKU Selatan Lakukan Monev Posyandu Balita dan Lansia di Tingkat Desa
BACA JUGA:Dinkes OKU Selatan Genjot Pelayanan Posyandu Lansia
Ia menyatakan siap mengalokasikan dukungan anggaran dari pemerintah provinsi agar gerakan ini tetap terdengar gaungnya hingga pelosok desa.