BANYUASIN - Sejumlah kontraktor yang tergabung dalam Gabungan Kontraktor Banyuasin Bersatu mendatangi kantor Bupati Banyuasin pada Rabu, 8 Januari 2025 sekitar pukul 10.30 WIB.
Kedatangan mereka bertujuan untuk menuntut kejelasan terkait pembayaran proyek yang telah diselesaikan.
"Kami ingin kepastian, kapan pembayaran proyek yang sudah kami kerjakan akan dilaksanakan," ungkap Idrus Tanjung, koordinator aksi, didampingi oleh Endang Suryanto, koordinator lapangan.
Menurut Idrus, para kontraktor menghadapi tekanan dari pekerja proyek yang menuntut pembayaran upah mereka.
BACA JUGA:Formasi Dokter Spesialis Tak Ada Peminat
BACA JUGA:Mobil Batubara Rusak, Jalinsum Macet Total
"Setelah aksi damai ini, kami harus segera menghadapi para pekerja yang menunggu pembayaran," jelasnya, ditemani kontraktor lain, Martono.
Ia menambahkan bahwa para pekerja tersebut bergantung pada upah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga mereka, termasuk kebutuhan dasar seperti makan dan minum.
"Kami tidak ingin terus merasa dirugikan," tegas Idrus.
Pihak kontraktor juga mempertanyakan alasan Pemkab Banyuasin menganggarkan proyek pembangunan tanpa memastikan ketersediaan dana.
BACA JUGA:Pembangunan Fasiltas RUSD Selesai dan Siap Beroperasi
BACA JUGA:Rehabilitasi Warga Binaan Kasus Narkoba, Lapas Muaradua Gandeng STIT Darul Huda
"Kalau tidak ada anggaran, kenapa proyek ini dianggarkan?" tanyanya.
Idrus juga meminta Pj Bupati Banyuasin untuk mengevaluasi pengelolaan keuangan di BPKAD Banyuasin serta segera mencairkan pembayaran proyek yang telah diterbitkan SP2D-nya pada 31 Desember 2024.
Selain itu, mereka meminta kejelasan terkait Surat Pengakuan Hutang (SPH) dari Pemkab yang hingga kini belum disampaikan kepada kontraktor.