Angka Kemiskinan Sumsel Turun 0,81 Persen

Reporter: Eris Munandar |

Editor: Dedi Okes |

Selasa , 31 Dec 2024 - 10:10

Angka kemiskinan di Sumsel hingga Maret 2024 mengalami penurunan 0,81 persen dibandingkan Maret 2023. -Foto: bpbd.sumselprov.go.id-Eris

SUMSEL - Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) pada tahun 2024 masih memiliki jumlah penduduk miskin sebanyak 984 ribu jiwa, atau 10,87 persen dari total populasi.

Sebagian besar berada di pedesaan, yaitu sebanyak 642 ribu jiwa (11,53 persen), sementara di perkotaan terdapat 342 ribu jiwa (10,04 persen).

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumsel, Moh Wahyu Yulianto, mengungkapkan data ini berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024.

"Jumlah penduduk miskin di wilayah perkotaan dan pedesaan menunjukkan tren penurunan. Di perkotaan, turun sebesar 1,03 persen poin dibandingkan Maret 2023, sementara di pedesaan turun 0,68 persen poin pada periode yang sama," jelas Wahyu pada Selasa, 31 Desember 2024.

Secara keseluruhan, tingkat kemiskinan di Sumsel pada Maret 2024 tercatat 10,97 persen, menurun 0,81 persen poin dibandingkan Maret 2023.

Total penduduk miskin pada Maret 2024 adalah 984,24 ribu orang, berkurang 61,4 ribu jiwa dari tahun sebelumnya.

Tren penurunan ini terlihat sejak Maret 2021, dengan persentase penduduk miskin sebanyak 12,64 persen atau 1.113,76 ribu jiwa, kemudian naik sedikit pada September 2021 menjadi 12,79 persen atau 1.116,61 ribu jiwa.

Selanjutnya, penurunan terus berlanjut hingga Maret 2024. Namun, angka tersebut masih belum mencapai target pemerintah, yaitu menekan kemiskinan hingga satu digit.

Pada Maret 2024, garis kemiskinan tercatat sebesar Rp554.197 per kapita per bulan. Sebagian besar digunakan untuk kebutuhan makanan, yaitu sebesar Rp413.237 (74,57 persen), sedangkan kebutuhan non-makanan sebesar Rp140.960 (25,43 persen).

Rata-rata rumah tangga miskin di Sumsel terdiri dari 5,10 orang anggota, dengan garis kemiskinan per rumah tangga sebesar Rp2.826.405 per bulan.

angka kemiskinan sumsel turun 0,81 persen                            sumsel - provinsi sumatera selatan (sumsel) pada tahun 2024 masih memiliki jumlah penduduk miskin sebanyak 984 ribu jiwa, atau 10,87 persen dari total populasi. 
sebagian besar berada di pedesaan, yaitu sebanyak 642 ribu jiwa (11,53 persen), sementara di perkotaan terdapat 342 ribu jiwa (10,04 persen).
kepala badan pusat statistik (bps) sumsel, moh wahyu yulianto, mengungkapkan data ini berdasarkan survei sosial ekonomi nasional (susenas) maret 2024.
"jumlah penduduk miskin di wilayah perkotaan dan pedesaan menunjukkan tren penurunan. di perkotaan, turun sebesar 1,03 persen poin dibandingkan maret 2023, sementara di pedesaan turun 0,68 persen poin pada periode yang sama," jelas wahyu pada selasa, 31 desember 2024.
baca juga:pengumuman kelulusan pppk pada 2 februari 2024
baca juga:pln berikan diskon 50 persen untuk pembeli token listrik, berikut syaratnya !
secara keseluruhan, tingkat kemiskinan di sumsel pada maret 2024 tercatat 10,97 persen, menurun 0,81 persen poin dibandingkan maret 2023. 
total penduduk miskin pada maret 2024 adalah 984,24 ribu orang, berkurang 61,4 ribu jiwa dari tahun sebelumnya.
tren penurunan ini terlihat sejak maret 2021, dengan persentase penduduk miskin sebanyak 12,64 persen atau 1.113,76 ribu jiwa, kemudian naik sedikit pada september 2021 menjadi 12,79 persen atau 1.116,61 ribu jiwa. 
selanjutnya, penurunan terus berlanjut hingga maret 2024. namun, angka tersebut masih belum mencapai target pemerintah, yaitu menekan kemiskinan hingga satu digit.
baca juga:malam pergantian tahun baru 2025, lima titik jalan di baturaja ditutup
baca juga:kasus laka lantas di oku meningkat, luber melonjak tajam
pada maret 2024, garis kemiskinan tercatat sebesar rp554.197 per kapita per bulan. sebagian besar digunakan untuk kebutuhan makanan, yaitu sebesar rp413.237 (74,57 persen), sedangkan kebutuhan non-makanan sebesar rp140.960 (25,43 persen).
rata-rata rumah tangga miskin di sumsel terdiri dari 5,10 orang anggota, dengan garis kemiskinan per rumah tangga sebesar rp2.826.405 per bulan. 
faktor-faktor yang memengaruhi penurunan tingkat kemiskinan antara lain pertumbuhan ekonomi triwulan i 2024 yang mencapai 5,06 persen (year-on-year), tingkat pengangguran terbuka yang menurun menjadi 3,97 persen, dan inflasi yang terkendali di angka 3,24 persen.
harga beberapa kebutuhan pokok seperti beras, cabai merah, telur ayam, gula pasir, dan daging ayam mengalami kenaikan selama periode tersebut. 
baca juga:arjuno 200.000
baca juga:kemenag wacanakan libur bulan ramadan
namun, berbagai program sosial seperti dtks, pkh, bpnt, dan pbi terus digulirkan untuk membantu masyarakat.
di tingkat kabupaten/kota, masing-masing daerah menunjukkan upaya dan pencapaian berbeda dalam menekan angka kemiskinan. 
kabupaten muara enim, misalnya, mengandalkan sektor batu bara sebagai penggerak ekonomi utama, ditambah dengan proyek pembangunan flyover untuk memperlancar distribusi. 
sementara itu, kabupaten oku timur berfokus pada ekonomi inklusif berbasis sektor unggulan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
baca juga:bulog salurkan hampir 4 juta ton beras
baca juga:gelar zikir dan doa bersama 
kabupaten lahat menghadapi tantangan signifikan dengan tingkat kemiskinan mencapai 14,14 persen, termasuk 1,09 persen kemiskinan ekstrem. 
pemerintah kabupaten lahat memprioritaskan validasi data penduduk miskin untuk memastikan program bantuan sosial tepat sasaran.
di ogan ilir, angka kemiskinan berhasil diturunkan menjadi 12,30 persen pada 2024 dari 13,28 persen pada tahun sebelumnya. 
program-program pemberdayaan umkm dan ketahanan pangan menjadi andalan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.
baca juga:lonjakan kasus kriminal dan narkoba di mura jadi sorotan
baca juga:kelulusan pppk tahap i diumumkan 2 januari
meski begitu, tantangan tetap ada, terutama terkait kenaikan ppn menjadi 12 persen pada 2025 yang diprediksi memengaruhi harga kebutuhan pokok. 
beberapa kabupaten, seperti banyuasin dan muba, berupaya menjaga stabilitas harga melalui pasar murah dan program subsidi.
di kabupaten empat lawang, fokus pada pelunasan utang bpjs kesehatan dan peningkatan infrastruktur dasar menjadi prioritas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih baik di tahun 2025.
warga dan pelaku usaha di berbagai daerah berharap pemerintah mampu mengendalikan dampak kenaikan harga barang serta pajak yang akan diberlakukan pada tahun mendatang, sehingga beban ekonomi masyarakat dapat diminimalkan. (*)