Kritik Kebijakan kebijakan cleansing guru honorer

Reporter: Eris Munandar |

Editor: Gus Munir |

Sabtu , 20 Jul 2024 - 20:24

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf mengkritik kebijakan cleansing guru honorer yang diterapkan Dinas Pendidikan DKI Jakarta.-Photo ist-Eris

Di sisi lain, diketahui sejumlah sekolah mengalami kekurangan tenaga pendidik, bahkan sebelum kebijakan cleansing ini diterapkan.

Ia pun mengingatkan agar Disdik turun ke lapangan untuk mengetahui alasan sekolah mengangkat guru honorer tanpa berkonsultasi dengan Disdik.

"Seharusnya Disdik juga bisa mencari tahu kenapa sekolah-sekolah mengangkat para guru honorer ini. Mungkin karena beban sekolah yang sudah terlalu besar sehingga membutuhkan tambahan guru yang belum bisa diakomodir oleh Pemerintah," tutur Dede.

Penyelesaian masalah ini juga sangat penting untuk segera dilakukan agar proses belajar peserta didik tidak terganggu.

Kebijakan cleansing guru honorer bisa menyebabkan kekurangan guru di sekolah yang pada akhirnya mengganggu proses belajar mengajar. Pada akhirnya anak-anak yang akan dirugikan. Apalagi ini baru memasuki tahun ajaran baru sekolah," tandasnya.

Lebih lanjut, Dede menilai bahwa pemecatan guru honorer dengan istilah cleansing ini sangat kasar dan tidak sesuai dengan komitmen pemerintah untuk memperbaiki nasib guru honorer berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2023.

"Seharusnya nasib tenaga honorer, termasuk guru honorer, bisa membaik. Bukan justru mengalami kemunduran," tukasnya.

Legislator Dapil Jawa Barat II tersebut lantas mengingatkan bahwa pemberdayaan profesi guru harus menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) sehingga menerapkan azas berkeadilan dan berkelanjutan sesuai amanat Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

"Kita berbicara tentang nasib lebih dari 100 guru yang sudah berjasa terhadap pendidikan anak-anak kita. Semestinya Pemda lebih bijaksana, tidak asal main cut seperti itu, pungkasnya.(*)

kritik kebijakan kebijakan cleansing guru honorer                            jakarta- wakil ketua komisi x dpr ri dede yusuf mengkritik kebijakan cleansing guru honorer yang diterapkan dinas pendidikan dki jakarta.
kebijakan ini menyebabkan ratusan guru honorer diberhentikan mendadak pada awal tahun ajaran baru ini.
diketahui, disdik dki melakukan cleansing sebagai tindak lanjut dari temuan bpk mengenai pengangkatan guru honorer yang tidak sesuai dengan permendikbudristek nomor 62 tahun 2022.
menurut peraturan tersebut, guru honorer yang digaji melalui bos harus memenuhi syarat, di antaranya, bukan asn, tercatat dalam dapodik, memiliki nuptk, dan belum mendapatkan tunjangan profesi guru.
baca juga:sabet 4 penghargaan wisata bergengsi
baca juga:siapkan helikopter water boombing dan patroli
adapun untuk penerbitan nuptk, guru harus mendapatkan rekomendasi disdik. sementara itu, plt. kadisdik budi awaluddin mengungkapkan bahwa pihaknya sejak 2017 tidak pernah melakukan pengangkatan guru honorer.
sehingga, guru honorer murni yang mengalami cleansing disinyalir diangkat langsung oleh kepala sekolah tanpa rekomendasi disdik. hal inilah yang dianggap melanggar aturan dan menjadi latar belakang dilakukan penataan guru honorer.
kendati demikian, sejumlah guru yang terdampak mengaku telah terdaftar di dapodik dan memiliki nuptk.
oleh karena itu, dede meminta agar kemdikbudristek menjadi fasilitator terhadap pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan masalah ini.
baca juga:rampungkan proses coklit 100 persen
baca juga:liverpol pertahankan 3 bintangnya
"kemendikbudristek harus segera mengklarifikasi dengan dinas pendidikan jakarta," tegas dede dalam keterangan tertulis, jumat,19 juli 2024.
politisi fraksi partai demokrat itu meminta seluruh pihak yang bersangkutan duduk bersama untuk mencari solusi bagi nasib guru honorer yang diberhentikan, termasuk pemda dan bpk.
di sisi lain, diketahui sejumlah sekolah mengalami kekurangan tenaga pendidik, bahkan sebelum kebijakan cleansing ini diterapkan.
ia pun mengingatkan agar disdik turun ke lapangan untuk mengetahui alasan sekolah mengangkat guru honorer tanpa berkonsultasi dengan disdik.
baca juga:jarrad branthwaite batal bergabung dengan mu
baca juga:duel epik di indonesia arena, jakarta electric pln vs jakarta bin untuk gelar juara proliga 2024
"seharusnya disdik juga bisa mencari tahu kenapa sekolah-sekolah mengangkat para guru honorer ini. mungkin karena beban sekolah yang sudah terlalu besar sehingga membutuhkan tambahan guru yang belum bisa diakomodir oleh pemerintah," tutur dede.
penyelesaian masalah ini juga sangat penting untuk segera dilakukan agar proses belajar peserta didik tidak terganggu.
kebijakan cleansing guru honorer bisa menyebabkan kekurangan guru di sekolah yang pada akhirnya mengganggu proses belajar mengajar. pada akhirnya anak-anak yang akan dirugikan. apalagi ini baru memasuki tahun ajaran baru sekolah," tandasnya.
lebih lanjut, dede menilai bahwa pemecatan guru honorer dengan istilah cleansing ini sangat kasar dan tidak sesuai dengan komitmen pemerintah untuk memperbaiki nasib guru honorer berdasarkan uu nomor 20 tahun 2023.
baca juga:bym s47 smartwatch dengan harga terjangkau, bisa temani anda berolahraga
baca juga: iqoo z9 lite 5g, smartphone terbaru harga terjangkau, cek spesifikasinya !
"seharusnya nasib tenaga honorer, termasuk guru honorer, bisa membaik. bukan justru mengalami kemunduran," tukasnya.
legislator dapil jawa barat ii tersebut lantas mengingatkan bahwa pemberdayaan profesi guru harus menjunjung tinggi hak asasi manusia (ham) sehingga menerapkan azas berkeadilan dan berkelanjutan sesuai amanat pasal 7 ayat (2) uu nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen.
"kita berbicara tentang nasib lebih dari 100 guru yang sudah berjasa terhadap pendidikan anak-anak kita. semestinya pemda lebih bijaksana, tidak asal main cut seperti itu, pungkasnya.(*)
baca juga:resep bolu bunga telang yang miliki cita rasa lezat dan sehat
baca juga:ciri-ciri alami serangan jantung dan cara mengatasinya !